Kampiunnews|Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam memutuskan untuk menunda penyesuaian tarif layanan peti kemas di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar hingga 31 Agustus 2026.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya logistik guna menjaga efisiensi rantai pasok dan memperkuat daya saing investasi di Batam. Bagi pengguna jasa yang terlanjur membayar dengan skema tarif baru, BP Batam berkomitmen untuk mengembalikan seluruh selisih kelebihan bayar tersebut.
Keputusan strategis ini lahir dari ruang dialog konstruktif bersama asosiasi pelaku usaha, operator terminal, pelaku logistik, serta para pengguna jasa di Conference Hall IT Center BP Batam, Kamis (25/6/2026).
Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan BP Batam, Denny Tondano, menegaskan bahwa penundaan dan evaluasi ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan kepelabuhanan mampu mendongkrak kualitas layanan tanpa mengorbankan iklim usaha.
“Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi pengguna jasa, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat daya saing Batam,” tegas Denny.
Menurutnya, langkah modernisasi di TPK Batu Ampar sejauh ini terus berjalan. Transformasi dilakukan lewat pembaruan fasilitas, peningkatan produktivitas operasional, hingga perluasan jaringan konektivitas pelayaran internasional.
Upaya nyata tersebut membuahkan hasil positif. Sepanjang periode Januari–Mei 2026, volume bongkar muat peti kemas di TPK Batu Ampar sukses menembus angka 222.131 TEUs, atau tumbuh signifikan sebesar 16 persen. Sementara itu, tingkat produktivitas bongkar muat kini telah mencapai kecepatan 40 box per jam.
Denny menambahkan, hasil bedah data bersama para pelaku usaha memperlihatkan bahwa komponen tarif pelayanan TPK Batu Ampar yang dikelola BP Batam sebenarnya hanya menyumbang sekitar 18 persen dari total biaya logistik rute Batam–Singapura. Sebagian besar biaya logistik justru bersumber dari komponen operasional kapal pengumpan (feeder) dan biaya alih muat (transshipment).
Oleh sebab itu, BP Batam akan terus membuka karpet merah bagi ruang komunikasi bersama para pelaku logistik. Pengkajian berkala akan dilakukan secara transparan untuk memetakan hubungan antara standar pelayanan, produktivitas di lapangan, investasi infrastruktur, serta struktur biaya logistik secara riil sebagai fondasi kebijakan masa depan.
“Target kami ke depan adalah menghadirkan pelayanan pelabuhan yang jauh lebih modern dan meningkatkan kepercayaan investor. Setiap kebijakan akan kami susun secara terbuka, berbasis data, serta melalui dialog yang melibatkan dunia usaha,” pungkas Denny.