Kampiunnews|Jakarta – Realisasi investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Capaian ini menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperkuat industrialisasi, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Namun, besarnya nilai investasi perlu diikuti dengan peningkatan nilai tambah di dalam negeri, keterlibatan pengusaha lokal, serta pemerataan manfaat ekonomi hingga ke daerah. Penguatan tersebut dinilai penting agar investasi tidak hanya tercermin dalam angka realisasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi dunia usaha dan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris Jenderal Persatuan Intelegensia Kristen Indonesia (PIKI), Benyamin Patondok, menilai bahwa agenda investasi nasional harus diarahkan pada pembangunan industri yang mampu memperkuat struktur ekonomi Indonesia, meningkatkan daya saing produk dalam negeri, dan membuka kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha nasional.
“Capaian investasi sebesar Rp3.923,2 triliun tentu menjadi modal penting bagi perekonomian nasional. Namun, ukuran keberhasilan investasi tidak cukup hanya dilihat dari besarnya modal yang masuk. Yang juga penting adalah seberapa jauh investasi tersebut menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kemampuan industri nasional, dan memberi ruang bagi pengusaha lokal untuk tumbuh,” ujar Benyamin.
Menurutnya, hilirisasi dan industrialisasi harus menjadi bagian utama dari strategi pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pengolahan sumber daya alam dan pengembangan industri turunan perlu diperkuat agar Indonesia tidak terus bergantung pada ekspor bahan mentah maupun produk dengan nilai tambah rendah.
Benyamin juga menekankan pentingnya kemitraan yang saling menguntungkan antara investor asing, badan usaha milik negara, dan pengusaha swasta nasional, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Investasi harus menciptakan ekosistem bisnis yang sehat. Pengusaha lokal jangan hanya menjadi penonton di tengah masuknya modal besar, tetapi harus mendapat kesempatan menjadi pemasok, mitra industri, penyedia jasa, hingga bagian dari rantai pasok nasional. Dengan begitu, manfaat investasi dapat dirasakan lebih luas,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Roeslani, menyampaikan realisasi investasi tersebut dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Rosan menjelaskan, perhitungan realisasi investasi dua tahun pemerintahan Prabowo dimulai pada triwulan IV 2024, dilanjutkan sepanjang 2025, serta hingga triwulan III 2026.
“Ini adalah capaian realisasi investasi dua tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kami menghitung dimulainya pada triwulan empat 2024. Jadi kami menghitung dari awal tahun, tapi adalah dari triwulan empat 2024, tahun 2025 tahun penuh, 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ujar Rosan.
Dari sisi pemerataan wilayah, investasi di luar Pulau Jawa tercatat mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, investasi di Pulau Jawa mencapai Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah di luar Jawa memberikan kontribusi lebih besar terhadap realisasi investasi nasional dalam periode yang dihitung pemerintah.
Berdasarkan asal modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen. Adapun penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen.
Rosan juga mengungkapkan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun hingga 2029 guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen.
“Memang sejauh ini alhamdulillah target yang dicanangkan oleh Bappenas, yang diberikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi ini alhamdulillah tercapai ya,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjut Rosan, akan terus memperbaiki iklim usaha, memperkuat hilirisasi, dan mendorong industrialisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan aktif untuk menjaring investor sekaligus menyerap masukan dari pelaku usaha agar Indonesia semakin kompetitif sebagai tujuan investasi.
“Tentunya kita juga harus senantiasa jemput bola dan mendengarkan juga masukan, inputan agar iklim investasi kita, iklim industri kita ini makin meningkat karena memang yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industrialisasi ya, hilirisasi di antaranya kemudian industrialisasi,” pungkasnya.
Menanggapi arah kebijakan tersebut, Benyamin menilai bahwa konsistensi regulasi, kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta akses pembiayaan bagi pengusaha nasional perlu berjalan beriringan dengan promosi investasi. Pemerintah juga perlu memastikan adanya transfer teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan penguatan industri pendukung di daerah.
“Keberhasilan investasi harus terlihat dari tumbuhnya industri nasional, meningkatnya kapasitas pengusaha Indonesia, dan terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Hilirisasi akan semakin bermakna apabila nilai tambahnya tinggal di Indonesia dan manfaat ekonominya menjangkau daerah-daerah penghasil sumber daya,” tutup Benyamin yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA) Bidang Bisnis dan Investasi.