Kampiunnews | Jakarta – Kemacetan parah yang melanda Pelabuhan Tanjung Priok pada Rabu hingga Kamis (16–17 April 2025) pasca-libur Idulfitri menjadi sorotan serius berbagai pihak. Antrean panjang lebih dari delapan kilometer dengan ribuan truk logistik mengular tidak hanya menghambat aktivitas pelabuhan, tetapi juga mengganggu akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Fenomena ini dinilai sebagai indikasi adanya krisis struktural dalam sistem logistik nasional.
Jumlah truk logistik yang biasanya berkisar di angka 2.500 unit per hari melonjak drastis menjadi lebih dari 4.000 unit setelah libur panjang. Menanggapi hal tersebut, DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, S.SiT., M.Mar., pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), menyatakan bahwa lonjakan tersebut tidak diimbangi dengan pengelolaan arus kendaraan yang adaptif dan efisien.
“Sistem digitalisasi seperti yang diterapkan oleh Pelindo memang berjalan, tetapi gate pass berbasis waktu secara real-time belum cukup untuk mengendalikan lonjakan volume. Persoalan utama bukan hanya pada infrastruktur, tapi juga lemahnya regulasi mikro dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan,” tegas Capt. Hakeng.
Lebih lanjut, ia menilai kemacetan ini merupakan sinyal darurat atas lemahnya tata kelola logistik nasional. “Kita butuh sistem prediktif berbasis data, bukan sekadar responsif terhadap masalah,” katanya.
Data kuartal pertama 2025 menunjukkan aktivitas peti kemas di Tanjung Priok mencapai 1,88 juta TEUs naik 7,2% dari tahun sebelumnya. Namun, peningkatan ini tidak dibarengi peningkatan efisiensi dalam sistem penerimaan dan pengeluaran kontainer. Capt. Hakeng menggarisbawahi masalah pada sistem stacking di container yard, yang menyebabkan waktu sandar kapal lebih lama dan berujung pada antrean panjang truk logistik.
Walau Pelindo telah mengimplementasikan Terminal Operating System (TOS), autogate, dan jadwal gate pass berbasis waktu, efektivitas sistem-sistem tersebut masih terbatas. “Rendahnya kepatuhan operator logistik dan minimnya integrasi data antarinstansi menjadi hambatan utama,” ungkapnya.
Dibanding negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, Indonesia dinilai masih tertinggal jauh dalam pengelolaan pelabuhan. Masalah klasik seperti antrean kendaraan, tumpukan kontainer, dan keterbatasan SDM masih terus berulang.
Capt. Hakeng merekomendasikan penerapan sistem pre-booking gate time berbasis data real-time serta pengembangan konsep digital twin pelabuhan untuk simulasi beban harian. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan sinergi antara Pelindo, Kementerian Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas, dan asosiasi logistik.
“Kalau Indonesia ingin menjadi poros maritim dunia, pelabuhan utama seperti Tanjung Priok harus dikelola secara profesional, prediktif, dan terintegrasi. Kita harus beranjak dari paradigma reaktif menuju sistem yang resilien,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kemacetan ini bukan sekadar gangguan operasional, tetapi momentum penting untuk mempercepat reformasi logistik nasional. “Jika kita terus abai, maka bukan hanya pelabuhan yang stagnan, tetapi daya saing Indonesia di pasar global pun terancam. Lebih dari sekadar mencari siapa yang salah, yang lebih penting adalah memastikan kejadian serupa tidak terulang,” tegasnya.
Capt. Hakeng menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa logistik modern adalah tulang punggung ekonomi bangsa. “Tanpa reformasi konkret dan langkah nyata, kita akan terus tertinggal dari negara-negara lain yang lebih dahulu maju membenahi sistem logistik mereka,” pungkasnya.