Kampiunnews|Kupang – Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, menghadiri kegiatan kolaborasi program prioritas presiden untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) menuju kemandirian ekonomi. Kegiatan yang dikemas dalam rangka peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) 2026 ini berlangsung khidmat di Aula El Tari, Minggu (31/5).
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Drs. K.H. Saifullah Yusuf, S.I.P., Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn., Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, Ph.D., serta Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, beserta jajaran Forkopimda.
Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat merupakan strategi utama pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Program ini memberikan pendidikan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi anak-anak dari keluarga rentan, khususnya yang putus sekolah atau belum pernah mengenyam pendidikan.
“Sekolah Rakyat menyediakan fasilitas 24 jam berbasis asrama gratis. Tidak hanya kurikulum formal bersertifikat, siswa juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemenuhan gizi, dan tes bakat (DNA talent),” ujar Mensos.
Ia menjamin proses penerimaan siswa dilakukan secara transparan melalui verifikasi lapangan oleh pendamping sosial dan BPS tanpa praktik suap atau “titipan”. Selain pendidikan anak, keluarga siswa juga akan diintervensi melalui bantuan sosial, jaminan kesehatan, perbaikan rumah, hingga pemberdayaan ekonomi.
Akurasi Data Berbasis DTKS dan Sensus Ekonomi 2026
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai 1,60% per tahun, di atas rata-rata nasional (1,08%). Total populasi NTT kini menyentuh 5,82 juta jiwa, dengan Kota Kupang sebagai wilayah pertumbuhan tertinggi sebesar 1,79%.
Untuk itu, BPS memastikan penerimaan siswa Sekolah Rakyat berbasis ketat pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) atau DTKS, khususnya kelompok Desil 1 dan Desil 2 (masyarakat paling rentan). BPS juga dilibatkan untuk memetakan wilayah miskin ekstrem yang kekurangan fasilitas sekolah.
Di sisi lain, Amalia menekankan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 yang sedang berjalan sebagai tonggak sejarah baru untuk memotret struktur ekonomi nasional, termasuk tren ekonomi digital dan ekonomi hijau. Data ini menjadi instrumen super lengkap bagi pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tepat sasaran.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini. Fasilitas pendidikan gratis ini dirancang khusus sebagai alat untuk mengangkat kualitas hidup masyarakat miskin sesuai amanat UUD 1945.
Pemprov NTT mendorong 22 Kabupaten/Kota di NTT untuk bergerak cepat mengajukan pembangunan fasilitas ini. Target utamanya adalah menghadirkan minimal satu unit Sekolah Rakyat di setiap kabupaten/kota, ditambah dua sekolah di tingkat provinsi, yang diselaraskan dengan pemutakhiran data DTSEN agar tepat sasaran.