Kampiunnews I Jayapura – Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan, Ismail Asso, memicu reaksi kontroversial pada Kamis (1/2), mendapat tanggapan serius dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua. Ketua MUI Provinsi Papua, KH Syaiful Islam Al Payage, mengecam pernyataan Ustad Ismail Asso dan mendesak agar tindakan hukum dijalankan secara serius.
“Saudara Ismail Asso seharusnya menjaga etika komunikasi sebagai sesama muslim asli Papua. Rentan terhadap kerukunan umat beragama karena melakukan pelecehan langsung terhadap individu Uskup Keuskupan Jayapura,” ujar KH Syaiful Islam Al Payage di Kantor MRP (02/02).
Syaiful menegaskan bahwa Ismail Asso, sebagai warga negara yang taat hukum, harus mempertanggungjawabkan pernyataannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. “Kami sangat mendukung agar Ismail bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan sesuai UU di Indonesia,” katanya.
Dalam konteks pembelajaran, Syaiful juga menekankan bahwa pihak kepolisian harus menanggapi kasus ini secara serius. Tindakan hukum yang diambil diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh umat beragama untuk menghargai pemimpin agama atau simbol agama dalam menjaga keberagaman umat yang sudah terpelihara baik di Papua.
“Saya mengajak agar pihak berwenang menanggapi serius agar tidak terulang, terutama yang menyangkut simbol keagamaan dengan alasan dan tujuan apa pun,” ujarnya.
Syaiful juga menyampaikan rasa sedihnya sebagai sesama muslim dan anggota MRP Papua Pegunungan. “Saya sedih dan merasa ini perlu ada penegakan hukum terhadap orang-orang yang mau memecah belah umat di Papua. Ini harapan saya sebagai Anggota MRP,” tambahnya.
Sebelumnya, Ismail Asso membuat pernyataan kontroversial melalui cuitan di grup WhatsApp, yang merespons berita mengenai permintaan Uskup Jayapura agar Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan tidak memaksakan pembangunan kantor gubernur di tanah adat Walesi dan Wouma. Pernyataan Ismail Asso yang dianggap kasar tersebut mendapat kecaman tidak hanya dari umat Katolik tetapi juga dari MUI Papua.