Kampiunnews | Jakarta – Pemerintah menegaskan kelanjutan program normalisasi Sungai Ciliwung sebagai bagian dari upaya mengatasi banjir di Jakarta. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat penanganan banjir di ibu kota.
Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Kamis (13/3/2025), diputuskan bahwa proyek normalisasi Sungai Ciliwung akan berlanjut dengan target penyelesaian pada 2026.
“Kami telah membahas berbagai aspek agar program ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan, baik dari sisi teknis maupun administratif. Fokus utama saat ini adalah percepatan pembebasan lahan agar pengerjaan dapat dilakukan secara bertahap mulai tahun ini hingga tahun depan,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.
Ia menekankan bahwa normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari strategi jangka menengah dalam pengendalian banjir Jakarta. Dengan proyek ini, diharapkan sekitar 40% potensi banjir di ibu kota dapat dikendalikan secara efektif.
“Sungai Ciliwung memiliki peran vital dalam sistem drainase Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi ini tidak hanya bertujuan mengurangi risiko banjir, tetapi juga meningkatkan kapasitas sungai dalam menampung dan mengalirkan air secara optimal,” pungkas Dody.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa upaya pengendalian banjir Jakarta tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural. Sejumlah proyek yang sudah berjalan mencakup pembangunan dua bendungan kering (dry dam) di Sukamahi dan Ciawi, Kabupaten Bogor, serta Sodetan Ciliwung, berupa terowongan sepanjang 1.268 meter dengan dua jalur pipa berdiameter 3,5 meter.
Dalam rapat koordinasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan bahwa pemerintah telah menetapkan skema pembebasan lahan di sepanjang Sungai Ciliwung, terutama pada segmen Pengadegan hingga Rawajati. Total lahan yang akan dibebaskan mencapai 11 hektare dengan panjang 16 km.
“Kami sudah menyusun timeline untuk pengadaan tanah. Setelah penetapan lokasi pada Maret 2025, kami menargetkan pembebasan lahan rampung pada akhir Mei 2025. Dengan begitu, pembangunan fisik dapat dimulai pada Juli 2025,” jelas Nusron Wahid.
Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan seluruh aspek teknis dan anggaran telah siap sehingga pengerjaan dapat segera dimulai setelah lahan dibebaskan.
“Dari total panjang normalisasi Sungai Ciliwung yang mencapai 33,69 km, hingga saat ini baru terselesaikan sepanjang 17,14 km. Sisanya, sepanjang 16,55 km, masih belum dikerjakan. Kami membutuhkan lahan seluas 35,94 hektare yang mencakup 5.353 bidang tanah. Ini menjadi prioritas utama kami dalam waktu dekat,” ujar Dody.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa dalam pelaksanaan program normalisasi Sungai Ciliwung, Pemprov Jakarta akan mengutamakan pendekatan yang manusiawi bagi warga terdampak.
“Normalisasi ini penting bagi Jakarta, tetapi kita juga harus memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan solusi yang adil. Pemprov Jakarta bersama pemerintah pusat akan menyiapkan skema relokasi dan kompensasi yang layak,” ujar Pramono.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan proyek ini.
“Dengan dukungan penuh dari Kementerian ATR/BPN serta Pemprov Jakarta, kami optimistis program ini bisa diselesaikan tepat waktu. Kami akan terus melakukan koordinasi dan evaluasi agar setiap tahapan berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Lilik Retno Cahyadiningsih, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Muhammad Adek Rizaldi, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA Kementerian PU Dwi Purwantoro, serta Staf Khusus Bidang Sumber Daya Air Arie Setiadi Moerwanto.