Kampiunnews | Jakarta – Komposisi 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Jumat (2/10/2026), mendapat sorotan dari Pembina Pengurus Daerah Jaringan Media Siber Indonesia (Pengda JMSI) DKI Jakarta, Benyamin Patondok.
Ia mempertanyakan tidak adanya tokoh asli Papua dalam jajaran lembaga yang bertugas memberikan pertimbangan kepada kepala negara tersebut.
Bagi Benyamin, persoalan ini bukan sekadar soal keterwakilan dalam sebuah lembaga negara. Lebih dari itu, kehadiran putra-putri asli Papua dinilai penting agar suara masyarakat di wilayah tersebut ikut mewarnai pengambilan kebijakan di tingkat presiden, terutama menyangkut kemiskinan, ketertinggalan pendidikan, ketimpangan pembangunan, konflik, dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Ia mengapresiasi langkah Prabowo merangkul berbagai kalangan ke dalam Wantimpres.
Namun, menurutnya, upaya menghimpun beragam kepentingan nasional semestinya juga memberi ruang bagi masyarakat Papua untuk menyampaikan persoalan mereka secara langsung.
“Pemerintah membutuhkan stabilitas dan kerja sama dari semua pemangku kepentingan. Tetapi, kita juga harus melihat apakah seluruh aspirasi masyarakat sudah terwakili,” ujar Benyamin.
Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah dapat merumuskan solusi yang menyentuh persoalan Papua apabila tidak ada tokoh asli Papua di jajaran penasihat presiden yang dapat menyampaikan perspektif masyarakat setempat.
“Bagaimana persoalan Papua bisa diselesaikan kalau tidak ada orang asli Papua yang duduk sebagai penasihat presiden? Pemerintah perlu mendengar langsung perspektif masyarakat Papua agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab persoalan mereka,” katanya.
Papua Bukan Sekadar Persoalan Keamanan
Benyamin menegaskan, persoalan Papua tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan ataupun kebijakan pemekaran wilayah. Pemerintah perlu berani mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang selama ini dijalankan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Menurut dia, pemekaran daerah tidak otomatis menghapus kemiskinan, memperbaiki akses pendidikan, mengurangi ketimpangan, maupun menghadirkan rasa keadilan.
Tanpa pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, pembentukan daerah baru berisiko tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Yang harus dipahami adalah mengapa masyarakat terus menyuarakan tuntutan mereka. Ada persoalan ketertinggalan pendidikan, kemiskinan, ketimpangan, dan rasa keadilan yang harus dijawab,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah melihat aspirasi masyarakat Papua secara lebih mendalam, termasuk tuntutan untuk terbebas dari kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan.
Benyamin juga menyoroti kekerasan dan jatuhnya korban jiwa di Papua.
Menurut dia, upaya menjaga stabilitas tidak boleh mengabaikan keselamatan warga sipil, perlindungan HAM, serta penegakan hukum yang adil.
Baginya, stabilitas yang berkelanjutan harus dibangun melalui kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua, bukan hanya terlihat melalui pembentukan wilayah administratif baru.
Pria yang kerap dipanggil Bento ini juga menambahkan bahwa pemerintah harus melihat bahwa Papua ada di Indonesia dan Indonesia juga ada di Papua.
“Pemerintah harus melihat bahwa Papua ada di Indonesia dan Indonesia juga ada di Papua. Karena itu, orang Papua harus merasa sebagai bagian dari Indonesia. Salah satu caranya adalah memastikan pelayanan dan kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat Papua,” tegasnya.
Menurut dia, bagaimana orang Papua bisa merasa sebagai orang Indonesia kalau mereka tidak hadir dalam struktur negara? Pemerintah harus memastikan orang Papua mendapat ruang dan kesempatan yang layak dalam struktur tersebut.
Jangan sampai muncul pertanyaan dari masyarakat Papua, ‘Bagaimana kami bisa merasa menjadi bagian dari Indonesia kalau kami tidak ada di dalamnya?’ Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah.”
Wantimpres Jangan Sekadar Jadi Formalitas
Benyamin juga mengingatkan 26 anggota Wantimpres agar tidak sekadar mengisi posisi penasihat presiden, tetapi benar-benar menjalankan fungsi memberikan pertimbangan strategis berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi bangsa.
Ia menilai, tantangan pemerintahan Prabowo tidak ringan. Stabilitas politik dan keamanan, pemberantasan korupsi, kepastian hukum, pengentasan kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi membutuhkan masukan yang tajam dan dapat ditindaklanjuti.
“Harapan kita, Wantimpres benar-benar memahami persoalan bangsa sehingga dapat memberikan nasihat kepada presiden mengenai hal-hal yang penting dan mendesak untuk diselesaikan,” katanya.
Dalam pemberantasan korupsi, Benyamin meminta penegakan hukum dilakukan secara konsisten tanpa tebang pilih. Pejabat maupun pihak lain yang terbukti merugikan negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Ia juga menyoroti persoalan penegakan hukum terhadap tindakan persekusi, termasuk yang dialami umat Kristen di Indonesia.
Menurutnya, negara harus menjamin kebebasan beragama dan memberikan perlindungan yang setara kepada seluruh warga negara.
“Semua warga negara memiliki hak yang sama. Harus ada kepastian hukum dan perlindungan bagi setiap orang. Negara tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum maupun tindakan persekusi,” ujarnya.
Benyamin menekankan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.
Target Ekonomi 7 Persen Harus Diikuti Lapangan Kerja
Di bidang ekonomi, Benyamin mendorong pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen hingga 7 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa target tersebut harus diikuti penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta pemerintah memperkuat kepastian investasi serta mempertimbangkan insentif bagi dunia usaha, termasuk melalui kebijakan perpajakan yang mendukung kegiatan ekonomi produktif.
Menurut dia, iklim usaha yang kondusif dibutuhkan agar pengusaha dapat mengembangkan bisnis, meningkatkan produksi, dan menyerap tenaga kerja.
“Ekonomi kita harus tumbuh dan lapangan kerja harus dibuka. Kepastian investasi juga penting. Pemerintah perlu memberikan insentif yang tepat agar pengusaha dapat mengembangkan usahanya dan ikut mendorong perekonomian nasional,” tuturnya.
Benyamin berharap Wantimpres mampu menyampaikan masukan secara terbuka dan substantif kepada Presiden Prabowo, termasuk mengenai persoalan yang membutuhkan koreksi kebijakan.
Ia menilai, keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari stabilitas politik atau pertumbuhan ekonomi semata. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat di daerah yang masih menghadapi ketimpangan memperoleh akses pendidikan, kesempatan ekonomi, perlindungan hukum, dan kehidupan yang layak.
Bagi Benyamin, tantangan Wantimpres bukan hanya memberikan nasihat kepada presiden, melainkan memastikan persoalan mendasar bangsa—termasuk ketimpangan dan konflik di Papua—mendapat perhatian serius dalam pengambilan keputusan negara.
Berikut daftar lengkap susunan Dewan Pertimbangan Presiden RI pilihan Presiden Prabowo:
- Prof. Pratikno (Ketua Wantimpres RI merangkap anggota);
- Muhammad Hatta Rajasa (Wakil Ketua Wantimpres RI merangkap anggota);
- Muhammad Qodari (Sekretaris merangkap anggota);
- Sinta Nuriyah Wahid (anggota);
- Muhammad Quraish Shihab (anggota);
- Jenderal TNI (Purn.) Agum Gumelar (anggota);
- Chairul Tanjung (anggota);
- Prof. KH Said Aqil Siradj (anggota);
- Muhammad KH Anwar Iskandar (anggota);
- KH Yahya Cholil Staquf (anggota);
- Jusuf Wanandi (anggota);
- Jenderal Pol. (Purn.) Prof. Budi Gunawan (anggota);
- Bambang Soesatyo (anggota);
- Salim Segaf Al-Jufri (anggota);
- Soekarwo (anggota);
- Dato’ Sri Tahir (anggota);
- Rocky Gerung (anggota);
- Letjen TNI (Purn.) Ida Bagus Purwalaksana (anggota);
- Philip Kuncoro Wijaya (anggota);
- Budi Santoso Tanuwibowo (anggota);
- Prof. Anwar Usman (anggota);
- Muhammad Hatta (anggota);
- Jusuf Hamka (anggota);
- Prof. Margarito Kamis (anggota);
- Jacky Manuputty (anggota);
- Ignasius Jonan (anggota).