Kampiunnews|Jakarta – Skandal dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri dinilai menjadi alarm serius bagi pemerintahan. Persoalan tersebut memperlihatkan pentingnya Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap loyalitas dan kinerja pejabat di lingkungan Kabinet Merah Putih maupun lembaga negara.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), organisasi sayap Partai Gerindra, Yerry Tawalujan, menilai dugaan penyadapan tersebut tidak boleh dipandang sebagai persoalan pidana biasa. Menurutnya, apabila terbukti dilakukan secara terorganisasi, tindakan itu merupakan ancaman serius terhadap keamanan negara dan kewibawaan Presiden.
“Skandal penyadapan Presiden oleh mantan Kapolri itu merupakan dugaan tindakan makar yang harus diusut secara menyeluruh. Ada indikasi tindakan sistematis dan terstruktur yang perlu dibongkar hingga ke aktor intelektualnya,” ungkap Yerry, Senin (9/11/2026).
Menurut Yerry, persoalan tersebut juga membuka kemungkinan adanya jaringan kepentingan yang berusaha mempertahankan pengaruhnya di dalam pemerintahan, meskipun kepemimpinan nasional telah berganti.
Ia mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak mengabaikan potensi loyalitas ganda di lingkungan kabinet dan lembaga negara.
“Jangan sampai ada menteri atau pejabat tinggi negara yang lebih loyal kepada figur yang mengusulkan atau meng-endorse mereka untuk mendapatkan jabatan daripada kepada Presiden dan konstitusi. Pemerintahan harus dijalankan oleh orang-orang yang memiliki integritas, loyalitas kepada negara, dan komitmen terhadap agenda Presiden,” tegasnya.
Yerry bahkan menilai dugaan penyadapan tersebut perlu ditelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan kekuasaan yang lebih luas.
“Skandal penyadapan itu merupakan dugaan spionase, yakni upaya mencuri rahasia kepala negara yang berpotensi digunakan untuk menyabotase program-program Presiden. Jika benar ada operasi untuk membangun opini bahwa Presiden gagal memimpin pemerintahan dan harus dijatuhkan sebelum Pemilu, ini merupakan persoalan yang sangat serius,” jelasnya.
Yerry Desak Reshuffle, Raja Juli Antoni Harus Diganti
Di tengah persoalan tersebut, Yerry mendesak Presiden Prabowo segera melakukan perombakan kabinet secara menyeluruh. Ia menilai reshuffle tidak cukup hanya mengganti pejabat yang terbukti memiliki persoalan loyalitas, tetapi juga harus menyasar menteri yang dinilai gagal menjalankan tanggung jawab dan target pemerintahan.
Sebagai Ketua Bidang Lingkungan Hidup GEKIRA, Yerry secara khusus meminta Presiden mengevaluasi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan mempertimbangkan pergantiannya.
“Presiden harus segera melakukan reshuffle. Menteri-menteri yang tidak memiliki loyalitas penuh kepada Presiden dan tidak mampu menjalankan tugasnya harus dievaluasi. Salah satu yang harus menjadi prioritas pergantian adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni,” tegas Yerry.
Ia menekankan, tuntutan pergantian Raja Juli bukan semata-mata persoalan kedekatan politik atau siapa tokoh yang dahulu memberikan dukungan terhadap pengangkatannya. Evaluasi harus didasarkan pada kemampuan, integritas, dan hasil kerja seorang menteri.
Menurut Yerry, kinerja Kementerian Kehutanan harus menjadi perhatian serius karena persoalan kerusakan hutan, deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, serta lemahnya pengawasan kawasan hutan memiliki dampak langsung terhadap keselamatan masyarakat.
“Raja Juli tidak menunjukkan performa yang memadai sebagai Menteri Kehutanan. Jabatan menteri bukan sekadar posisi politik, tetapi tanggung jawab besar untuk melindungi hutan dan memastikan sumber daya alam dikelola secara bertanggung jawab. Jangan sampai justru menjadi beban bagi Presiden Prabowo,” ujarnya.
Yerry menyoroti bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025. Menurutnya, kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola kawasan hutan harus menjadi bagian penting dalam evaluasi pemerintah terhadap penanganan bencana tersebut.
Ia juga menyoroti kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan sepanjang 2026.
Menurutnya, Menteri Kehutanan tidak boleh hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi harus memastikan pengawasan hutan berjalan efektif, pencegahan kebakaran dilakukan sejak dini, serta koordinasi penanganan bencana berlangsung cepat dan terukur.
“Ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan, Menteri Kehutanan harus memastikan seluruh instrumen pengendalian bekerja. Mulai dari pengawasan kawasan hutan, pencegahan, deteksi dini, koordinasi dengan pemerintah daerah, BNPB, TNI-Polri, hingga pemulihan kawasan yang terbakar. Menteri harus memastikan semuanya berjalan, bukan sekadar menunggu laporan,” kritiknya.
Yerry menegaskan, ada sejumlah indikator yang semestinya menjadi dasar evaluasi kepemimpinan Menteri Kehutanan.
Pertama, efektivitas pencegahan deforestasi dan perlindungan kawasan hutan dari perambahan serta alih fungsi ilegal.
Kedua, kemampuan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan melalui pengawasan, deteksi dini, serta penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab.
Ketiga, kecepatan dan kualitas koordinasi penanganan bencana ekologis, terutama ketika kerusakan kawasan hutan berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir dan longsor.
Keempat, transparansi pengelolaan sumber daya hutan serta keberanian menindak pelanggaran tanpa pandang bulu, termasuk apabila melibatkan pemegang konsesi atau pihak yang memiliki pengaruh politik dan ekonomi.
“Presiden Prabowo membutuhkan Menteri Kehutanan yang benar-benar bekerja, berani mengambil tindakan, dan mampu memberikan hasil nyata. Hutan bukan sekadar aset ekonomi, melainkan penyangga kehidupan masyarakat. Kalau pengelolaannya tidak serius, rakyat yang menanggung akibatnya,” kata Yerry.
Ia menambahkan, reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden yang harus digunakan berdasarkan evaluasi objektif terhadap kinerja dan integritas para pembantunya.
Lebih jauh, Yerry memandang kasus dugaan penyadapan Presiden harus menjadi momentum bagi Prabowo untuk memastikan tidak ada kekuatan politik maupun jaringan kepentingan yang bekerja di luar kendali konstitusi.
Namun, ia mengingatkan bahwa penataan kabinet harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan, berdasarkan bukti, evaluasi kinerja, dan kepentingan nasional, bukan semata-mata pertimbangan loyalitas personal.
Menurutnya, pemerintahan yang kuat bukan pemerintahan yang dipenuhi pejabat yang hanya pandai menyatakan dukungan kepada Presiden, melainkan pemerintahan yang diisi orang-orang profesional, berintegritas, dan berani mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.
“Presiden Prabowo harus memastikan seluruh pembantunya bekerja untuk rakyat dan negara, bukan untuk kepentingan kelompok atau patron politik tertentu. Jangan sampai ada negara dalam negara. Jika ada pejabat yang tidak mampu bekerja atau terbukti menyalahgunakan kewenangan, harus ada tindakan tegas,” pungkas Yerry.
Desakan GEKIRA tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pemerintahan Prabowo tidak hanya diukur dari program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberanian membenahi birokrasi, menjaga integritas lembaga negara, serta melindungi lingkungan hidup.