Oleh: Agustinus Tetiro, peneliti Kebijakan Publik dan Otonomi Daerah di GMT Institute
Kampiunnews | Jakarta – Nusa Tenggara Timur (NTT) selalu berada di jalur daerah 3 T (Terdepan, terpencil, tertinggal). Hal itu biasanya identik dengan keterbelakangan, kemiskinan dan kebodohan. Berdasarkan data dari Studi Survei Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi angka stunting Provinsi NTT pada tahun 2021 sebesar 37,8%. Angka tersebut menjadikan Provinsi NTT sebagai penyumbang tertinggi anak stunting di Indonesia.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, NTT adalah provinsi dengan tingkat kemiskinan 20,05% atau berada di peringkat ketiga termiskin di tanah air. BPS juga mencatat, per Februari 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTT sebesar 3,10%, turun sebesar 0,20% dibandingkan dengan Februari 2022. Kendati turun, angka itu tetap menjadi salah satu yang terburuk di antara provinsi-provinsi lain.
Pemerhati ketenagakerjaan Franciscus Go, yang kelahiran dan putera asli NTT menganjurkan salah satu terobosan baru sebagai solusi untuk problem bagi daerah-daerah 3T seperti NTT. Tulisan ini mencoba membaca opini inovatif dan terobosan Frans Go itu dalam konteks NTT. Frans yang dikenal luas sebagai praktisi bisnis properti di Jakarta memperkenalkan kerja sama Anak Muda dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang harus dilakukan secara kreatif, inovatif dan transformatif. Saya catat beberapa point penting menurut Frans.
Pertama, Frans menganjurkan Pemda mengambil inisiatif untuk pemberdayaan (empowering) anak muda sebagai generasi masa depan daerah. Pemberdayaan kaum muda adalah keharusan, karena mereka akan menjadi generasi penerus pembangun daerah dan negara. Kedua, untuk pemberdayaan itu, Pemda bisa bekerja sama dengan universitas dan sekolah tinggi, terutama untuk penciptaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan ekonomi kreatif. Pemerintah perlu memastikan kaum muda sekolah setinggi-tingginya atau menguasai keterampilan secara sangat baik. Ketiga, Pemda harus kreatif melihat peluang dari pemerintah pusat yang bisa dioptimalkan untuk pemberdayaan kaum muda. Ada banyak terobosan dari kementerian dan lembaga di Jakarta untuk pemberdayaan kaum muda yang bisa ditangkap oleh pemda sebagai peluang untuk ikut serta dan terlibat aktif.
Keempat, kaum muda juga perlu memahami pembelajaran tentang kearifan lokal sebagai peluang untuk berkreasi dan kesempatan untuk menghasilkan uang. Kearifan lokal adalah keharusan bagi kaum muda sebagai pewaris kebudayaan asalnya. Toh, dalam banyak kesempatan banyak orang telah menaruh apresiasi yang tepat pada kearifan lokal kita, bahkan orang muda dengan keterampilan mengelola kearifan lokal bisa memiliki daya jelajah dan daya saing global. Kelima, kearifan lokal dan daya saing global bukan dua hal yang perlu dipertentangkan, justru harus menjadi keserentakan yang harus dimiliki kaum muda. Dua hal ini bisa diterapkan jika ada vokasi dan pemagangan yang strategis. Keenam, kemampuan kaum muda untuk terus berkembang di tengah di era digital, terutama di masa adanya kecerdasan buatan. Termasuk, penggunaan media sosial sebagai saran untuk mengekspos potensi daerah.
Tanggapan dalam Konteks NTT Sini-Kini
Enam poin usulan Frans Go di atas sangat strategis dan perlu dibaca dalam suatu konteks seperti NTT, agar kita bisa menarik suatu relevansi yang produktif. Menarik bahwa Frans Go berpendapat tentang kaum muda dan tanggung jawab Pemda. Bagaimana dengan NTT?
Pertama, sepintas lalu tidak ada masalah antara kaum muda NTT dan pemda di NTT. Tidak ada masalah tentu saja tidak kemudian berarti kaum muda telah diberdayakan oleh Pemda. Beberapa inisiatif baik kaum muda memang tidak banyak didukung oleh Pemda di NTT, sebut saja salah satunya event Flores Writer’s Festival yang sangat minim didukung oleh Pemda-pemda di sana. Itu hanya salah satu contoh dari begitu banyak inisiatif anak muda yang kurang diindahkan.
Sementara itu, kontribusi kaum muda bagi pemda di NTT tentu saja signifikan. Ada banyak anak muda NTT yang memilih menjadi aparatur sipil negara (ASN) sebagai profesi. Mereka, kendati belum sampai pada level pengambil kebijakan, telah dan sedang berkontribusi besar bagi jalannya pemerintahan daerah di tengah era digital ini. Kendati demikian, mengapa pemberdayaan kaum muda masih minim? Saya kadang menduga, jangan sampai El Asamau dari Alor memilih keluar dari ASN setelah pulang kuliah dari Amerika Serikat berkaitan dengan minimnya terobosan Pemda bagi kaum muda.
Kedua, kerja sama dengan universitas/lembaga pendidikan tinggi dan penangkapan peluang dari pemerintah pusat memang belum terlalu dioptimalkan. Kita jarang sekali menemukan produk-produk unggul dan khusus yang terlahir dari kampus di NTT. Begitu juga, jika ada peluang dari kementerian dan lembaga di Jakarta, biasanya subjek anak muda sendirinya yang menemukan peluang itu entah melalui internet ataupun sumber lain. Jarang sekali pemda menjadi fasilitator pusat dan daerah.
Ketiga, penguasaan keterampilan yang berbasis pada kearifan lokal oleh kaum muda memang perlu menjadi catatan bersama. Kaum muda di NTT dalam beberapa dekade terakhir memang berorientasi pada pekerjaan kantoran, bahkan ada kesan meninggalkan sektor pertanian dan perkebunan. Gerakan kembali ke kampung dan memberdayakan kearifan lokal masih belum marak dan belum ada bukti bahwa pemda serius menggarap lini ini. Salah satu yang telah memberdayakan kearifan lokal dan memproduksinya menjadi barang yang berdaya saing global dilakukan oleh pihak swasta dan lembaga nirlaba seperti Du’aNyam yang digagas Anna Keraf dan kawan-kawan.
Ketiga, peluang optimalisasi internet dan media sosial untuk kelancaran usaha kaum muda memang menjadi salah satu yang menarik di NTT. Beberapa kelompok usaha kaum muda di NTT beriklan di media sosial untuk produk-produk mereka, namun masih dilakukan dalam skala sangat kecil dan sporadis. Saya membayangkan pemda-pemda di NTT mulai melihat ini juga sebagai peluang. Jika di Jakarta ada Jakpreneur dan di Jawa Tengah ada Hetero Space, Lapak Ganjar, maka mengapa tidak kalau di NTT Pemda dan gubernur serta para bupati membangun suatu jaringan atau aplikasi yang memberdayakan kaum muda untuk pelatihan dan marketing produk-produk karya mereka?
Keempat, pendidikan vokasi dan pemagangan adalah dua hal yang mesti menjadi keharusan. Pendidikan vokasi di NTT perlu berbasis dan berorientasi pada kebutuhan industry, sesuatu yang sayangnya masih minim di NTT. Investasi industri yang masuk ke NTT masih sangat minim. Ada apa? Salah satunya tentu saja karena Pemda di NTT tidak bisa menarik banyak investor untuk membangun usaha di NTT.
Sementara itu, pemagangan pada perusahaan-perusahaan kaliber dan bermutu harus berani dibuka oleh Pemda di NTT, agar kaum muda NTT bisa melihat dunia luas dan belajr banyak darinya. Pemda NTT perlu mengirim banyak kaum muda NTT untuk magang dan bila perlu dengan kontrak kerja untuk durasi tertentu, agar pada gilirannya kaum muda NTT bisa melakukan transfer pengetahuan, transfer keterampilan, transfer teknologi dan transfer etos kerja bagi kaum muda kebanyakan di NTT.
Kelima, ini mungkin yang agak sulit, namun bukan mustahil, adalah mengubah pola pikir (mindset). Jika orang di pedalaman NTT ditanyai apa itu birokrasi?, maka mereka mungkin akan spontan menjawab bahwa birokrasi identik dengan urusan yang berbelit-belit dan ribet. Begitu juga, kalau ditanyakan apa itu politik?, maka jawabannya: politik adalah saling menipu. Ini terlihat sederhana, tetapi sebenarnya berbahaya. Kehilangan kepercayaan pada birokrasi dan politik adalah tanda awal bahwa masyarakat tidak percaya pada pemerintaha lokal. Pemda di NTT perlu mengubah ingatan negatif masyarakat ini dengan secara serius melakukan reformasi birokrasi dan pemurnian politik.
Dengan birokrasi yang baik dan bersih, optimalisasi kaum muda yang pada gilirannya akan memberdayakan generasi masa depan bisa berjalan. Birokrasi perlu menjadi garda dan otoritas terdepan yang membawa perubahan bagi kaum muda. Begitu juga, politik lokal yang bersih dan dilaksanakan dalam sistem yang merit akan mampu membawa harapan besar bagi kaum muda.
Frans Go telah membuka ruang diskusi yang baik untuk kaum muda dan tanggung jawab Pemda secara umum. Saya mencoba membacanya dalam konteks NTT. Mungkin salah satu solusi untuk kemandekan ini adalah: memberikan ruang yang lebih luas lagi untuk kaum muda di birokrasi dan politik lokal, agar mereka bisa membantu kaumnya untuk semakin bersinar menyambut Indonesia Maju. Semoga.