Kampiunnews|Jakarta – Pemerintah terus memperkuat agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pilar strategis perekonomian nasional. Melalui pembentukan dan penguatan peran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), pemerintah mendorong konsolidasi, restrukturisasi, serta peningkatan tata kelola BUMN agar lebih efisien, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah optimal bagi negara maupun masyarakat.
Danantara Indonesia menegaskan bahwa reformasi perusahaan-perusahaan BUMN besar akan menjadi agenda lanjutan yang mulai dijalankan secara intensif pada tahun 2026. Agenda ini mencakup perbaikan operasional, penguatan struktur keuangan, optimalisasi aset, hingga penyederhanaan jumlah entitas BUMN agar lebih fokus dan produktif.
Dalam dokumen Danantara Economic Outlook 2026 yang dikutip di Jakarta, Rabu, Danantara menyebutkan bahwa sejumlah bank milik negara berada pada posisi yang tepat untuk pemulihan kinerja. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dinilai memiliki prospek pemulihan pendapatan yang kuat, seiring dengan penurunan biaya dana serta perbaikan pertumbuhan penyaluran kredit.
Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dipandang berada pada fase yang siap memberikan nilai lebih kepada pemegang saham melalui optimalisasi aset dan penguatan bisnis digital, sehingga berpotensi meningkatkan kinerja jangka menengah dan panjang.
Danantara juga menyoroti bahwa lembaga ini telah memperoleh kredibilitas pasar melalui kemajuan nyata dalam proses pemulihan dan restrukturisasi sejumlah BUMN, antara lain PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), dan PT Timah Tbk (TINS). Upaya tersebut menjadi bukti konkret peran Danantara sebagai pengelola investasi dan transformasi BUMN.
Lebih lanjut, Danantara mencatat bahwa total aset BUMN secara kolektif mencakup lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia. Dengan porsi sebesar itu, setiap perbaikan operasional dan tata kelola BUMN dipastikan memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta prospek pertumbuhan nasional.
Aktivitas ekonomi sehari-hari masyarakat juga sangat bergantung pada kinerja BUMN, mulai dari pasokan listrik oleh PT PLN, distribusi energi oleh PT Pertamina, layanan transportasi udara melalui Garuda Indonesia, hingga pengelolaan tabungan dan pembiayaan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Sejalan dengan agenda reformasi tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara tegas menetapkan target untuk mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 entitas menjadi sekitar 200 entitas. Kebijakan ini dipahami sebagai program transformasi multi-tahun yang dilakukan secara bertahap, bukan sekadar langkah korporasi jangka pendek.
“Bagi pasar publik, jumlah entitas yang lebih sedikit dapat berarti berkurangnya konflik mandat dan keputusan bisnis yang lebih konsisten, yang pada akhirnya akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar bagi pemegang saham dalam bentuk dividen,” tulis Danantara.
Danantara menargetkan BUMN untuk berkembang menjadi entitas yang lebih tangguh dan adaptif, mampu menghadapi siklus ekonomi makro, termasuk fluktuasi harga komoditas serta meningkatnya volatilitas pasar keuangan global yang berpotensi memengaruhi keputusan pembiayaan.
“Pasar telah merespons secara positif terhadap pemulihan beberapa BUMN, sebagaimana tercermin dari kenaikan signifikan harga saham. Investor menghargai kemajuan restrukturisasi yang nyata, yang menandakan meningkatnya kepercayaan terhadap agenda reformasi BUMN,” demikian tertulis dalam dokumen Danantara Economic Outlook 2026.