Kampiunnews|Jakarta – Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan langkah percepatan pembangunan dan penguatan iklim investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melalui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026), BP Batam mengusulkan pagu anggaran 2027 sebesar Rp2,44 triliun, yang seluruhnya bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
RKA tersebut disampaikan langsung Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra bersama jajaran BP Batam.
Amsakar mengatakan, penyusunan RKA 2027 diarahkan untuk mempercepat pelayanan dan perizinan investasi, memperkuat pembangunan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Batam.
“Rencana kerja dan anggaran tahun 2027 fokusnya adalah bagaimana pelayanan semakin cepat, infrastruktur semakin baik dan iklim investasi semakin memberikan kepastian,” kata Amsakar.
Menurutnya, arah pembangunan BP Batam pada 2027 juga sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri.”
Rp665,11 Miliar untuk Infrastruktur
Dari total usulan anggaran tersebut, salah satu fokus utama BP Batam adalah pembangunan dan pengembangan infrastruktur. Sebesar Rp665,11 miliar dialokasikan untuk pengembangan infrastruktur di KPBPB Batam.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai sektor infrastruktur strategis, meliputi fasilitas pelabuhan, jalan, jembatan, bandara, drainase, air bersih, pengelolaan limbah/IPAL, kawasan dan pariwisata, hingga fasilitas kesehatan.
Amsakar menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak dapat dipisahkan dari aktivitas ekonomi dan investasi di Batam. Infrastruktur yang memadai diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, produktivitas dan daya saing kawasan.
“Pembangunan infrastruktur harus memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Batam,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, Amsakar juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi VI DPR RI terhadap pelaksanaan tugas BP Batam dalam mengelola, mengembangkan dan membangun KPBPB Batam.
Ia memastikan pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas agar program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha serta perekonomian nasional.
“Kami berkomitmen menjalankan anggaran secara efektif, efisien dan akuntabel, sehingga setiap program yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, dunia usaha, pengembangan Batam dan perekonomian nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto mengapresiasi kinerja BP Batam. Ia berharap usulan anggaran 2027 dapat dikelola secara akuntabel dan inklusif dengan menempatkan program-program prioritas yang memiliki dampak langsung.
“Kami apresiasi kunjungan kita di lapangan mendapati banyak sekali capaian progresif Batam di mata masyarakat dan pelaku usaha. Kami harap agar anggaran ini dapat dikelola secara efektif dan akuntabel melalui program prioritas yang terukur untuk meningkatkan pelayanan publik, investasi, konektivitas, penciptaan lapangan kerja dan daya saing Batam,” harap Adisatrya.
Dengan usulan RKA 2027 sebesar Rp2,44 triliun dan alokasi Rp665,11 miliar untuk infrastruktur, BP Batam menempatkan peningkatan konektivitas, pelayanan publik dan kepastian investasi sebagai bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Batam.