Kampiunnews | Tangerang – Hari ini, TNI Angkatan Laut bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan membongkar pagar laut misterius yang terletak di Kabupaten Tangerang. Pagar laut ini pertama kali diungkap oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Banten, Eli Susiyanti, yang mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga pada 14 Agustus 2024 lalu mengenai keberadaan pagar tersebut.
Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Muhammad Ali, bersama Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), memantau langsung proses pembongkaran tersebut dengan menaiki kendaraan tempur LVT-7 di laut Kabupaten Tangerang pada Rabu (21/1). Mereka bertolak dari Pos TNI Angkatan Laut Tanjung Pasir, dengan dua kendaraan tempur LVT yang dikerahkan menuju lokasi pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km di pesisir utara Tangerang.
Dalam kegiatan ini, tampak pula sejumlah pejabat lainnya, termasuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dan Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan. Sejumlah personel TNI Angkatan Laut juga terlihat menggunakan sea rider untuk mengiringi perjalanan kendaraan tempur tersebut.
Keberadaan pagar laut misterius ini telah mencaplok wilayah pesisir yang melibatkan 16 desa di enam kecamatan. Di lokasi tersebut terdapat 3.888 nelayan yang beraktivitas, serta 502 pembudidaya yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut.
Lebih lanjut, terungkap bahwa wilayah perairan yang dipagar tersebut sudah memiliki surat Hak Guna Bangunan (HGB). Ratusan sertifikat HGB ini dikuasai oleh perusahaan yang terafiliasi dengan Agung Sedayu Group, yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma alias Aguan. Saat ini, Aguan bersama Salim Group tengah mengembangkan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang terletak di wilayah Tangerang.
Pembongkaran pagar laut ini merupakan langkah penting untuk melindungi hak masyarakat pesisir dan memastikan bahwa sumber daya laut tetap dapat diakses oleh nelayan dan pembudidaya yang telah lama mengandalkan wilayah tersebut. Keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat di sepanjang pesisir menjadi prioritas dalam upaya ini.