Kampiunnews|Jakarta – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham mengingatkan pentingnya menjaga harmoni di dalam rumah besar Koalisi Indonesia Maju, menyusul kritik yang disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun terhadap Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
Idrus menilai kritik tersebut bukan bentuk teguran, melainkan masukan agar komunikasi politik di internal koalisi tetap harmonis dan produktif.
“Iya sih, kami menyadari setiap orang punya gaya, ciri, dan karakter tersendiri. Tetapi dalam komunikasi politik hari ini diperlukan keseimbangan antara kebenaran dan kepeneran, meminjam konsep budaya Jawa,” ujar Idrus di Jakarta, Senin.
Menurut Idrus, keseimbangan tersebut penting agar setiap pernyataan publik tidak hanya mengandung substansi kebenaran, tetapi juga disampaikan dengan etika politik, kearifan, dan kebijakan yang baik.
“Apabila keduanya dijaga, hasilnya akan mengarah pada keharmonisan yang produktif, sebagaimana yang diharapkan,” tambahnya.
Idrus menegaskan bahwa seluruh pihak di Partai Golkar dan Koalisi Indonesia Maju perlu menjadikan kritik sebagai refleksi bersama untuk memperkuat soliditas dan solidaritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Sebagai masukan, komunikasi politik seharusnya dilakukan dengan semangat kekeluargaan, apalagi kita ini berada di rumah besar yang sama Koalisi Indonesia Maju dan Kabinet Merah Putih,” ujarnya.
Sebelumnya, Mukhamad Misbakhun meminta Purbaya agar tidak terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian atau lembaga lain, dan fokus pada rancangan besar ekonomi nasional. Kritik tersebut muncul setelah Purbaya menyoroti rendahnya serapan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta perubahan target defisit APBN 2025.
Namun, Idrus menilai komunikasi politik antar-lembaga harus dijaga agar tidak menimbulkan kesan disharmoni di awal pemerintahan baru.
“Saya memahami semangat Pak Misbakhun dalam menjalankan fungsi pengawasan. Tapi sebagai kader Golkar, setiap pernyataan sebaiknya disampaikan dalam koridor yang membangun, bukan menyerang,” tegasnya.
Ia menambahkan, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan berpengaruh besar terhadap stabilitas pemerintahan ke depan. “Semua pihak adalah satu keluarga besar yang punya tanggung jawab menjaga keutuhan dan stabilitas politik. Kritik diperbolehkan, tapi harus disampaikan dengan semangat kebersamaan agar sejalan dengan visi besar Presiden,” katanya.
Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai pernyataan Menkeu justru mencerminkan lemahnya pengawasan DPR terhadap pelaksanaan APBN.
“Kalau DPR menjalankan fungsi kontrol secara maksimal, Menkeu tidak perlu mengingatkan lagi. Pernyataan itu seharusnya menjadi refleksi, bukan bahan tersinggung,” ujarnya.
Lucius menekankan, kolaborasi dan komunikasi konstruktif antar-lembaga menjadi kunci agar kebijakan ekonomi dan program pro-rakyat berjalan efektif tanpa menimbulkan friksi politik yang tidak perlu.