Kampiunnews|Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik premanisme di Ibu Kota meski Jakarta baru saja dinobatkan sebagai kota teraman kedua di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) versi Global Residence Index 2026.
Menurut Pramono, capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap berbagai persoalan keamanan yang masih terjadi di lapangan, terutama yang menyasar masyarakat kecil.
“Jakarta ini menjadi kota nomor dua teraman, itu bukan kata gubernur, tetapi hasil survei dunia. Tapi di lapangan masih ada pedagang bakso yang dipalak di Tanah Abang. Itu menjadi perhatian serius kami dan langsung kami tindak,” ujarnya di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.
Kasus pemalakan terhadap pedagang bakso hingga sopir bajaj di kawasan Tanah Abang menjadi bukti bahwa rasa aman warga belum sepenuhnya merata. Dalam salah satu video yang viral di media sosial, terlihat seorang preman merusak mangkuk milik pedagang bakso karena korban menolak memberikan uang setoran.
Tak hanya itu, kasus serupa juga menimpa pengemudi bajaj yang dimintai “uang iuran” oleh oknum di lokasi yang sama. Bahkan, pedagang di kawasan Kebon Sirih juga mengalami pemalakan dengan nominal hingga Rp100 ribu.
Merespons kejadian tersebut, Pramono menegaskan tidak ada toleransi terhadap aksi premanisme dalam bentuk apa pun.
“Tidak ada kompromi lagi. Untuk premanisme di Jakarta, saya sebagai gubernur tidak ragu-ragu untuk menindak tegas,” tegasnya saat memberikan keterangan di Jakarta Timur.
Ia mengaku langsung menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan jajaran terkait untuk bergerak cepat. Bahkan, dirinya turut menghubungi langsung Kepala Dinas Satpol PP agar pelaku segera ditangkap.
Pelaku yang melakukan pemalakan sekaligus perusakan barang dagangan disebut telah diamankan dan ditahan oleh petugas.
Pramono menambahkan, Jakarta sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 11 juta jiwa—bahkan mencapai sekitar 42 juta jiwa jika dihitung wilayah aglomerasi—memiliki dinamika sosial yang kompleks. Karena itu, potensi gangguan keamanan tetap ada dan harus direspons cepat oleh pemerintah.
“Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah hadir dan memberikan solusi cepat. Yang seperti itu tentunya segera kami tindak tegas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa menjaga keamanan bukan hanya tugas aparat, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan setiap tindakan yang meresahkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjutnya, akan terus memperkuat pengawasan di titik-titik rawan serta meningkatkan respons cepat terhadap laporan warga, guna memastikan keamanan tidak hanya tercermin dalam data, tetapi juga benar-benar dirasakan hingga ke level pedagang kecil dan sektor informal.
Sementara itu, pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya juga menegaskan komitmennya untuk tidak memberi ruang bagi pelaku premanisme di Jakarta, termasuk praktik pemalakan yang meresahkan masyarakat.