Kampiunnews|Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional untuk meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kontribusi ekspor. Penguatan sektor tersebut dibahas dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri TPT merupakan sektor strategis karena mencakup rantai industri dari hulu, antara hingga hilir. Sektor ini berkontribusi sekitar 0,97 persen terhadap PDB, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan mencatat nilai ekspor sekitar 12 miliar dolar AS.
“Ini menjadi salah satu sektor padat yang strategis dan dalam arahan tadi terhadap Pak Presiden, kita sampaikan bahwa TPT ini tumbuhnya di atas pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,6 persen dan untuk industri barang, kulit, dan alas kaki tumbuhnya 8,25 persen,” ujar Airlangga.
Airlangga menyebut pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperkuat daya saing TPT, antara lain harmonisasi tarif dari hulu hingga hilir, kemudahan memperoleh bahan baku, serta penertiban impor yang mengganggu produsen dalam negeri.
Presiden juga meminta ketentuan terkait Pertimbangan Teknis (Pertek) dan regulasi lainnya ditinjau agar pasokan bahan baku bagi industri nasional lebih lancar. Di sektor hilir, Bea Cukai diminta menertibkan praktik impor dalam bentuk kiloan maupun bulk press yang dinilai mengganggu produsen garmen dalam negeri.
“Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan Pertek dan yang lain. Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen,” kata Airlangga.
Pemerintah juga membahas fleksibilitas penggunaan tenaga kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menyesuaikan produksi dengan permintaan musiman. Regulasi terkait PPN untuk PKWT serta penerapan PPN pada industri tekstil dan pakaian jadi berorientasi ekspor turut dievaluasi.
Selain kebijakan perdagangan dan ketenagakerjaan, Presiden Prabowo meminta Danantara segera aktif membantu restrukturisasi perusahaan TPT yang menghadapi persoalan keuangan. Pemerintah juga menilai industri tekstil bukan sektor yang masuk kategori sunset industry, sehingga masih terbuka ruang untuk reinvestasi dan penambahan modal kerja.
Dalam langkah lainnya, Presiden mengarahkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk kembali memberikan pembiayaan kepada industri TPT, terutama guna membantu peremajaan mesin produksi yang sudah tua. CEO Danantara Rosan Roeslani menyebut pembiayaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri tekstil nasional.
Tingkat utilisasi pabrik tekstil saat ini berada di sekitar 75 persen, sehingga pemerintah melihat masih terdapat ruang untuk meningkatkan produksi dan ekspansi.
Penguatan industri TPT tersebut diarahkan untuk menjaga keberlanjutan industri nasional sekaligus memperkuat kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan ekspor.