Kampiunnews|Jakarta – Peningkatan kesejahteraan nelayan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), pemerintah berupaya membangun ekosistem ekonomi pesisir yang produktif, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat nelayan.
Mengusung semangat “2 Tahun Gerak Nyata”, KNMP dijalankan sejak 2025 sebagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini juga menjadi bagian dari agenda strategis nasional yang mendukung Asta Cita dan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, serta air nasional sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025.
KNMP dirancang untuk mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya menjadi pusat ekonomi kelautan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Pengembangannya mengintegrasikan rantai usaha perikanan dari produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga pemasaran dalam satu kawasan.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan potensi perikanan nasional agar manfaat ekonominya lebih banyak dirasakan masyarakat Indonesia.
Prabowo menyebut KNMP akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung, mulai dari pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan hingga fasilitas sosial.
“Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita,” ujar Prabowo.
Sejak 2025, pemerintah telah membangun 100 kampung nelayan di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 65 KNMP pada tahap pertama telah beroperasi, sedangkan 35 lokasi lainnya masuk pembangunan tahap kedua. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 KNMP hingga 2029 dengan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi masing-masing kawasan.
Dukungan anggaran juga dialokasikan melalui APBN. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencatat dukungan anggaran pembangunan KNMP mencapai Rp1,1 triliun pada 2025 untuk pembangunan kawasan dan fasilitas penunjang aktivitas nelayan.
Produktivitas dan Pendapatan Nelayan Meningkat
Dampak program mulai terlihat di sejumlah lokasi percontohan, salah satunya KNMP Samber-Binyeri di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Berdasarkan data KKP, produksi ikan di kawasan tersebut meningkat 121 persen, dari 552 kilogram menjadi 1.221 kilogram per bulan.
Kenaikan produksi diikuti peningkatan penjualan ikan sebesar 90 persen, dari Rp10,8 juta menjadi Rp20,5 juta per bulan. Pendapatan nelayan juga meningkat 89 persen, dari Rp6,06 juta menjadi Rp11,43 juta per bulan.
Dukungan fasilitas melaut turut memperpanjang waktu melaut nelayan, dari sembilan hari menjadi 13 hari. Peningkatan kapasitas produksi tersebut memungkinkan hasil tangkapan tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga dipasarkan ke berbagai daerah.
Hingga periode pelaporan, tercatat 15 kali pengiriman dengan total 231 ton ikan senilai Rp4,36 miliar. Pengiriman tersebut menjangkau sejumlah kota, antara lain Jakarta, Semarang, Bitung, dan Surabaya.
Perkembangan serupa terlihat di KNMP Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, yang mulai beroperasi pada Mei 2026. Dalam empat bulan, rata-rata pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan.
Operasional KNMP Tongke-Tongke juga menyerap 39 tenaga kerja lokal dan menarik 80 anggota koperasi. Selain memasarkan ikan segar, kawasan ini mengembangkan pengolahan tuna menjadi produk tuna loin yang memiliki nilai tambah.
Melalui mitra koperasi, tercatat pengiriman 65 ton tuna loin senilai Rp2,54 miliar. Pada 27 September 2026, kawasan tersebut kembali mengirimkan 12 ton tuna loin ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan.
Ketua Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo, menilai konsistensi pengiriman hasil perikanan menunjukkan berkembangnya ekosistem bisnis perikanan di daerah.
“Ini tentu membawa dampak ekonomi yang lebih baik kepada para nelayan sekitar,” ujar Victor.
Bupati Sinjai Ratnawati Arif juga menilai KNMP membuka peluang untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil tangkapan, dan jaringan pemasaran dinilai membantu menjaga kualitas produk sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.
“Program ini (KNMP) diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75 persen,” ujarnya.
Perkuat Ekonomi Pesisir Menuju 2029
Pemerintah berencana melanjutkan pembangunan KNMP secara bertahap untuk mencapai target 5.000 lokasi pada 2029. Program ini diharapkan memperkuat rantai pasok perikanan, memperluas lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah hasil laut, dan mendorong kemandirian pangan nasional.
Keberhasilan KNMP ke depan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur, tetapi juga oleh pengelolaan fasilitas, penguatan koperasi, akses pembiayaan, dan kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan.
Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, KNMP berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir. Ukuran keberhasilannya pun bukan semata jumlah kampung yang dibangun, melainkan peningkatan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan nelayan secara nyata.