Kampiunnews|Jakarta – Dinamika politik nasional memasuki babak baru menyusul mencuatnya informasi mengenai niatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Di tengah perkembangan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI juga bergerak memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran yang dinilai sejumlah anggota DPR tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan HMP yang diajukan anggota DPR akan diteruskan melalui rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
“Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebanyak 120 anggota DPR RI tercatat mengusulkan penggunaan hak tersebut sebagai bagian dari proses politik yang berpotensi mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dukungan terhadap usulan HMP berasal dari sejumlah fraksi, yakni 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.
Besarnya jumlah pengusul memperlihatkan berkembangnya dinamika politik di parlemen terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden. Namun, pengajuan HMP belum berarti pemakzulan telah diputuskan. Proses tersebut masih harus melewati tahapan konstitusional dan mekanisme kelembagaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengunduran Diri Gibran Menambah Dinamika Politik
Di tengah proses politik di DPR, perhatian publik juga tertuju pada pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niatan untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026) pagi.
Prasetyo menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niatan pengunduran diri untuk menghadapi dinamika yang sedang berkembang, terutama berkaitan dengan persoalan hukum mengenai dokumen pendidikannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang,” ujar Prasetyo.
Informasi mengenai niatan pengunduran diri tersebut kemudian mendapat perhatian setelah Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar bahwa Gibran mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden RI.
“Betul,” kata Budi singkat saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Perkembangan ini menempatkan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam situasi politik yang menjadi perhatian nasional. Di satu sisi, terdapat informasi mengenai niatan pengunduran diri wakil presiden yang disampaikan kepada Presiden. Di sisi lain, DPR tengah memproses usulan HMP yang dapat membuka jalan bagi mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden sesuai konstitusi.
Meski demikian, pernyataan mengenai niatan pengunduran diri perlu dibedakan dari pengunduran diri yang telah berlaku secara resmi. Demikian pula, usulan HMP tidak serta-merta menjadikan Gibran kehilangan jabatan karena proses pemberhentian wakil presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.
Perkembangan selanjutnya akan sangat menentukan arah dinamika politik nasional, sekaligus menguji bagaimana lembaga negara menjalankan kewenangan konstitusionalnya dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kepastian hukum.