Kampiunnews|Jakarta – Ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menindak korporasi yang terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat apresiasi dari Dr. Efrain Yerry Tawalujan, Ketua Bidang Lingkungan Hidup PP GEKIRA (Gerakan Kristiani Indonesia Raya) Partai Gerindra.
Menurut Yerry, langkah pemerintah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 perusahaan di sektor kehutanan merupakan bukti keseriusan negara dalam menghadapi persoalan kerusakan lingkungan. Penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar masyarakat kecil, tetapi juga harus menyentuh perusahaan besar yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan hutan dan lingkungan hidup.
Ketegasan tersebut menjadi pesan penting bahwa kawasan hutan bukan ruang bebas untuk dieksploitasi tanpa tanggung jawab. Korporasi yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam wajib mematuhi aturan serta bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari kegiatan usahanya.
Langkah penindakan pemerintah terhadap perusahaan terkait karhutla merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelesaian kebakaran hutan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.
Pada 21 Oktober 2026, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan bahwa total 32 perusahaan telah dikenai sanksi administratif di sektor kehutanan.
Jumlah tersebut bertambah setelah pemerintah menjatuhkan sanksi kepada enam perusahaan baru berupa pembekuan izin berusaha pemanfaatan hutan disertai kewajiban pemulihan ekosistem.
Keenam perusahaan tersebut adalah PT Hasil Kalimantan Jaya, PT Taiyoung Engreen, PT Hutan Produksi Lestari, PT Ramang Agro Lestari, PT Puspa Warna Cemerlang, dan PT Sinergi Hutan Sejati.
Sebelumnya, 26 perusahaan lainnya telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan maupun pembekuan izin serta kewajiban pemulihan lingkungan.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mulai memperkuat pendekatan penegakan hukum terhadap korporasi, tidak hanya melalui sanksi administratif, tetapi juga membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa penanganan karhutla harus dilakukan secara serius dan tidak boleh memberikan perlindungan kepada korporasi yang terbukti melanggar.
Presiden juga meminta aparat penegak hukum dan kementerian terkait mengusut dugaan kesengajaan pembakaran hutan dan lahan, termasuk kemungkinan keterlibatan perusahaan dalam praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
Instruksi tersebut menjadi penting karena praktik pembakaran hutan bukan sekadar persoalan kerusakan vegetasi. Dampaknya dapat meluas menjadi bencana ekologis yang mengancam kesehatan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, merusak keanekaragaman hayati, serta memperburuk kualitas udara.
Karena itu, penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor yang memperoleh keuntungan dari praktik perusakan lingkungan, bukan hanya berhenti pada pelaku lapangan.
Yerry: Jangan Berhenti pada Sanksi Administratif
Yerry Tawalujan menilai penindakan terhadap 32 perusahaan harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola kehutanan yang lebih bertanggung jawab.
Menurutnya, ketegasan pemerintah perlu dibuktikan melalui konsistensi pelaksanaan hukum. Pembekuan atau pencabutan izin harus diikuti pengawasan ketat terhadap kewajiban pemulihan ekosistem.
Selain itu, apabila hasil penyelidikan menemukan unsur kesengajaan dan bukti keterlibatan korporasi dalam pembakaran, aparat penegak hukum harus berani memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pemulihan hutan juga tidak boleh menjadi formalitas administratif. Perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan harus bertanggung jawab terhadap rehabilitasi kawasan terdampak, pemulihan fungsi ekologis, dan keberlanjutan lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Bagi Yerry, keberhasilan kebijakan lingkungan hidup tidak cukup diukur dari banyaknya izin yang dibekukan atau dicabut. Ukuran sesungguhnya adalah berkurangnya kerusakan hutan, pulihnya ekosistem, dan tidak terulangnya praktik pembakaran lahan.
Persoalan karhutla membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat.
Indonesia memiliki kawasan hutan dan lahan gambut yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyimpan karbon, mempertahankan keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan masyarakat.
Jika kerusakan hutan terus dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan generasi sekarang, tetapi juga diwariskan kepada generasi mendatang.
Karena itu, langkah Presiden Prabowo menindak perusahaan yang terkait karhutla harus dikawal secara konsisten dan transparan.
Apresiasi terhadap ketegasan pemerintah, sebagaimana disampaikan Yerry Tawalujan, sekaligus menjadi pengingat bahwa keberanian mengambil tindakan harus berjalan seiring dengan pembuktian hukum, transparansi, dan pemulihan lingkungan.
Hutan bukan sekadar aset ekonomi yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan bisnis. Hutan adalah penyangga kehidupan yang harus dijaga bersama.







