Ketua PADMA Gabriel Goa Ajukan Tuntutan Tegas untuk Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Terkait Human Trafficking

“Dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang masuk kategori Darurat Human Trafficking, tindakan kolektif ini harus mendapat respons dari Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029,” ungkap Gabriel Goa dalam pernyataan tertulis pada Rabu (31/1/2024).

Gabriel Goa kemudian menyampaikan beberapa poin yang dianggapnya sebagai “pekerjaan rumah” (PR) bagi calon pemimpin hasil Pemilu 14 Februari 2024 selama lima tahun ke depan.

Pertama, ia menyoroti Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Justice Collaborator TPPO. Kedua, Gabriel Goa menekankan pentingnya pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (BNP TPPO) dengan fokus utama pada sosialisasi Pencegahan Human Trafficking secara sistemik dan masif, dimulai dari tingkat Desa melalui program GEMA HATI MIA (Gerakan Masyarakat Anti Human Trafficking dan Migrasi Aman).

Selain itu, Gabriel menyoroti perlunya penyelamatan korban TPPO di Rumah Asa Indonesia (milik BNP TPPO). Poin ketiga dan keempat menitikberatkan pada pendampingan psikologis dan kesehatan bagi korban TPPO.

Poin kelima hingga poin kesepuluh menyoroti aspek-aspek lain seperti pendampingan rohani, program integrasi sesuai minat dan bakat korban TPPO, pendampingan hukum, program reintegrasi, dan persiapan korban untuk menjadi penyintas serta pendamping bagi korban TPPO.

Gabriel Goa, seorang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, mengakhiri pernyataannya dengan menegaskan bahwa semua langkah ini diperlukan untuk memastikan pencegahan Human Trafficking dan perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh.