Kampiunnews|Jakarta – Pergantian kepemimpinan di tubuh TNI Angkatan Darat (TNI AD) disertai pembentukan badan baru yang berfokus pada pengelolaan wilayah perbatasan dan daerah terpencil menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan program strategis nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Penunjukan kedua perwira tinggi TNI tersebut menandai perubahan kepemimpinan di lingkungan TNI AD sekaligus penugasan baru bagi Maruli untuk mendukung pengelolaan kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Melalui badan tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dan infrastruktur dasar.
Pengangkatan Maruli sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil didasarkan pada Keputusan Presiden RI Nomor 105/TNI Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Keputusan tersebut dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Wahyu Yudhayana.
Usai pelantikan, Maruli menjelaskan bahwa pembentukan badan tersebut merupakan gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Menurutnya, pengelolaan wilayah tersebut perlu diarahkan tidak hanya pada aspek kewilayahan, tetapi juga pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan akses pembangunan.
“Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang pengelola perbatasan dan daerah terpencil. Itu nanti tugas saya. Kalau Wakil Panglima ya jelas Wakil Panglima dan membantu Panglima,” ujar Maruli kepada awak media.
Penugasan tersebut menempatkan Maruli pada dua tanggung jawab sekaligus, yakni membantu Panglima TNI menjalankan tugas-tugas strategis serta memimpin badan yang berfokus pada pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil.
Keberadaan badan baru ini diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur TNI dalam mendorong pembangunan kawasan perbatasan. Wilayah-wilayah tersebut memiliki posisi strategis bagi kedaulatan negara, sekaligus membutuhkan perhatian dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Presiden Prabowo juga melantik Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai KSAD untuk menggantikan Maruli Simanjuntak. Pengangkatan Tandyo didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 106/TNI/Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.
Tandyo merupakan perwira tinggi TNI AD lulusan Akademi Militer tahun 1991. Ia lahir di Surakarta pada 21 Februari 1969 dan memiliki pengalaman panjang dalam pengabdian serta kepemimpinan di lingkungan militer.
Dalam jabatan barunya, Tandyo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pelaksanaan program-program strategis pemerintah yang melibatkan TNI Angkatan Darat. Sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menjadi perhatian, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan ketahanan pangan.
Menurut Tandyo, TNI AD akan mendorong percepatan pelaksanaan program tersebut melalui jajaran yang berada di bawah komandonya, sesuai tugas dan tanggung jawab institusi.
“Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat, khususnya untuk operasionalisasi apakah itu KDKMP, apakah itu Sekolah Rakyat, apakah itu ketahanan pangan yang menjadi tugas dari Bapak Presiden akan segera kita selesaikan,” ujar Tandyo dalam keterangannya usai pelantikan.
Pergantian KSAD dan penugasan baru Maruli menjadi momentum bagi TNI untuk memperkuat dukungan terhadap agenda pembangunan nasional. Di satu sisi, TNI AD diharapkan berperan dalam mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah, sedangkan di sisi lain, badan pengelola perbatasan dan daerah terpencil diarahkan untuk memperkuat perhatian terhadap masyarakat di kawasan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan pembangunan.
Keberhasilan langkah tersebut akan bergantung pada koordinasi antarlembaga, kejelasan pembagian kewenangan, serta pelaksanaan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang terintegrasi, pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil diharapkan semakin mendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus memperkuat kehadiran negara hingga ke wilayah terluar Indonesia.