Kampiunnews|Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Kristomei Sianturi menegaskan komitmennya memperkuat penanganan bencana di Indonesia melalui kolaborasi lintas sektor, respons cepat, dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Kristomei seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Pelantikan itu menandai dimulainya kepemimpinan baru BNPB dalam menghadapi berbagai tantangan kebencanaan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, banjir, hingga erupsi gunung berapi.
“Pada hari ini saya sudah resmi dilantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala BNPB. Tadi juga diawali dengan kenaikan pangkat kami dari mayor jenderal menjadi letnan jenderal. Jadi sah hari ini saya bertugas sebagai Kepala BNPB,” ujar Kristomei.
Ia menegaskan, penanganan berbagai bencana yang sedang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia menjadi salah satu prioritas awal dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, kompleksitas ancaman bencana membutuhkan langkah yang cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi agar dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalkan.
“Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung merapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” katanya.
Kristomei menekankan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak dapat dilakukan BNPB sendiri. Diperlukan keterlibatan seluruh unsur pemerintah, termasuk kementerian, lembaga, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat.
Ia mengibaratkan sinergi tersebut seperti tali tambang yang menjadi kuat karena seluruh bagian saling terhubung dan bekerja bersama. Karena itu, koordinasi antarlembaga harus diperkuat agar setiap langkah penanganan bencana berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Jadi semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri harus sama-sama kita, termasuk masyarakat. Jadi ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah,” lanjutnya.
Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, Kepala BNPB juga menyoroti pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), juga menjadi bagian penting dalam mendukung kesiapsiagaan serta penanganan bencana.
Sebagai langkah awal, Kristomei akan melakukan konsolidasi internal untuk mempelajari kondisi organisasi sekaligus memastikan program penanggulangan bencana dapat berjalan cepat dan optimal.
“Jadi tentunya saya sebagai pejabat baru akan konsolidasi internal dulu ke dalam, mempelajari sekaligus langsung bergerak cepat untuk penanggulangan,” pungkasnya.
Dengan kepemimpinan baru tersebut, BNPB diharapkan semakin memperkuat kesiapsiagaan, respons darurat, koordinasi antarlembaga, dan penanganan bencana yang berorientasi pada keselamatan masyarakat di seluruh Indonesia.