Kampiunnews|Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengambil keputusan politik penting yang dinilai berpihak langsung kepada keluarga prasejahtera dan pelaku usaha mikro dengan menginstruksikan penurunan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi di bawah 9 persen.
Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya pemerintah memperbaiki keadilan ekonomi nasional sekaligus memperkuat akses pembiayaan murah bagi masyarakat kecil.
“Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen,” tegas Presiden Prabowo.
Dalam pidatonya, Presiden menyoroti ketimpangan sistem pembiayaan nasional yang selama ini justru membebani masyarakat kecil dengan bunga kredit lebih tinggi dibanding kalangan pengusaha besar.
Menurut Presiden, kondisi tersebut bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi dasar negara Indonesia.
“Padahal pengusaha-pengusaha besar kalau ke bank mungkin dapat 10 persen, 9 persen. Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” ujar Presiden.
Prabowo menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan keluarga prasejahtera, pelaku UMKM, dan perempuan pelaku usaha mikro terus menanggung beban bunga tinggi yang berpotensi mempersempit ruang pertumbuhan ekonomi rakyat kecil.
Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembiayaan rakyat agar lebih adil, produktif, dan sesuai amanat Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945.
“Terus menerus kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan UUD 45, tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” katanya.
Selain kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan deregulasi perizinan usaha guna menciptakan iklim investasi yang lebih sehat dan efisien.
Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga mempercepat pelayanan perizinan serta menghapus hambatan birokrasi yang selama ini dikeluhkan para pelaku usaha dan investor.
“Semua pejabat dari semua kementerian dan lembaga cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisienan, permudah perizinan, jangan persulit,” tegas Presiden.
Ia mengungkapkan, banyak pengusaha nasional maupun investor asing mengeluhkan proses perizinan di Indonesia yang dinilai terlalu panjang dan berbelit hingga memakan waktu bertahun-tahun.
Untuk itu, Presiden turut meminta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, membentuk satuan tugas khusus deregulasi guna menyederhanakan berbagai aturan yang dinilai tumpang tindih.
Menurut Presiden, pemerintah harus hadir untuk mendukung pengusaha yang bekerja secara benar dan memiliki komitmen membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, harus dibantu,” ujarnya.
Kebijakan penurunan bunga PNM Mekaar tersebut dipandang sebagai sinyal kuat keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi kerakyatan, khususnya bagi jutaan perempuan pelaku usaha ultra mikro yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di berbagai daerah.
Menutup sambutannya, Presiden Prabowo optimistis Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang cukup kuat untuk terus menjalankan program-program pro rakyat apabila dikelola dengan efisien dan tepat sasaran.
“Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan kita akan berbuat lebih dari ini,” tutup Presiden.