Kampiunnews | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengarahkan penyederhanaan struktur komisaris di badan usaha milik negara (BUMN) sektor perbankan untuk menciptakan organisasi yang lebih ramping dan diisi oleh para profesional. Instruksi ini menjadi salah satu topik utama dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 26 Maret 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat manajemen BUMN dan meningkatkan respons positif dari pasar. “Arahan Bapak Presiden adalah agar jumlah komisaris dibuat lebih ringkas dan diisi oleh profesional,” ungkap Airlangga dalam keterangan pers kepada awak media setelah rapat.
Airlangga menambahkan bahwa struktur baru ini akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank. Meskipun ada penyederhanaan, komposisi komisaris tetap akan mencakup unsur dari kementerian teknis terkait. “Misalnya, ada yang mewakili kementerian, ada yang mewakili dari keuangan, dan untuk BRI, ada unsur kementerian teknis UMKM,” jelasnya.
Selain membahas penyederhanaan struktur komisaris BUMN, rapat tersebut juga membahas kondisi nilai tukar rupiah yang menjadi perhatian. Airlangga menegaskan bahwa meskipun rupiah mengalami fluktuasi, kondisi ekonomi Indonesia secara fundamental tetap kuat. “Rupiah memang berfluktuasi, tetapi kita harus melihat bahwa secara fundamental, ekonomi kita kuat,” ujarnya.
Ia menyebutkan beberapa faktor pendukung yang menunjukkan kekuatan ekonomi Indonesia, seperti ekspor yang solid, cadangan devisa yang kuat, dan neraca perdagangan yang positif. Airlangga juga menambahkan bahwa kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah diterapkan memberikan dampak positif terhadap ketahanan nilai tukar. “Kita memiliki ekspor yang bagus, cadangan devisa yang kuat, dan neraca perdagangan yang positif. Dengan demikian, fundamental kita tetap baik. Selain itu, kita sudah melaksanakan kebijakan devisa hasil ekspor, sehingga kita tidak ter-corner ke depan,” paparnya.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan BUMN yang lebih efisien dan responsif terhadap dinamika pasar, serta menjaga stabilitas ekonomi Indonesia di tengah tantangan global.