Kampiunnews|Jakarta – Kasus dugaan kekerasan yang melibatkan anggota Polri, Bripda Torino Toba Dara, terhadap dua siswa Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda NTT kembali menjadi sorotan publik, termasuk dari tokoh diaspora NTT di Jakarta, Honing Sanny.
Kasus ini mencuat setelah video pemukulan terhadap dua siswa berinisial KLK dan JSU beredar luas di media sosial. Bripda Torino, yang baru sembilan bulan bertugas sebagai anggota Polri, diketahui lahir di Kota Kupang pada 19 November 2004 dan resmi dilantik sebagai anggota Polri pada 12 Februari 2025. Saat insiden terjadi, ia bertugas di Ba Dit Samapta Polda NTT.
Dalam surat terbukanya, Honing Sanny juga menyinggung imbauan Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko terkait pelarangan Moke atau Sopi yang sebelumnya menjadi perbincangan publik. Menurut Honing, kebijakan tersebut tidak mempertimbangkan akar budaya masyarakat NTT.
“Moke sudah menjadi tradisi dalam masyarakat NTT. Yang perlu diatur adalah tata niaga dan dampaknya, bukan membuang moke atau sopi. Untuk tindakan ini sebagai anak NTT di perantauan saya kecewa,” ujar pria asal Ende yang kini berprofesi sebagai pengacara ibukota.
Honing juga menyoroti reputasi Kapolda NTT yang disebut-sebut masuk radar calon pimpinan Polri karena kedekatannya dengan Presiden. Ia menilai seharusnya Kapolda memahami keragaman budaya masyarakat Indonesia.
“Tidak boleh pakai kacamata kuda. Masyarakat kita majemuk,” tegasnya.
Desakan Tindakan Tegas terhadap Pelaku
Honing menyebut kasus pemukulan ini semakin memperburuk citra Polda NTT. Ia menilai tindakan kekerasan oleh senior terhadap junior tidak dapat ditoleransi, terlebih pelakunya adalah anggota baru yang belum berpengalaman.
Ia mendesak Kapolda NTT menunjukkan ketegasan yang sama seperti ketika menangani isu Moke.
“Perlu diperlihatkan ke publik NTT bahwa orang nomor satu di Polda NTT sama tegasnya untuk urusan ini. Kami mau lihat berani tidak si perusak citra polisi dihukum berat dengan PTDH. Jangan sampai publik kecewa dengan alasan spirit korps,” tegasnya.
Honing menambahkan bahwa pemecatan adalah langkah terbaik agar tindakan serupa tidak terulang.
“Pecat adalah jawaban sekaligus pelajaran bagi polisi dan senior agar tidak semena-mena dengan junior,” lanjut Ketua Jejaring Indonesia itu.
Sementara itu, Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko menegaskan bahwa seluruh proses hukum tetap berlangsung meski ia sedang berada di Mekkah untuk melaksanakan ibadah umroh.
“Akan dijatuhi hukuman sesuai ketentuan yang berlaku. Saya belum mendapat laporan detail karena masih di Mekkah,” ujarnya, Jumat (14/11/2025) dilansir dari Kupangnews.
Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTT sebelumnya telah memeriksa Bripda Torino, termasuk menelaah rekaman video dan mendalami keterangan para saksi. Seluruh proses berada di bawah pengawasan langsung Kapolda NTT sebagai bentuk komitmen institusi menjaga profesionalitas dan kepercayaan masyarakat.