Kampiunnews | Jakarta – Pasca debat calon wakil presiden Minggu (21/1) mendapat banyak tanggapan dari masyarakat, ada pro dan kontra, termasuk dalam penyajian data dan informasi yang disampaikan para cawapres dalam debat tersebut.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, membantah data yang disampaikan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD soal angka deforestasi di Indonesia mencapai 12,5 juta hektar dalam 10 tahun terakhir.
Mahfud menyebut angka deforestasi tersebut 23 kali luas Pulau Madura.
“Saya harus mengatakan bahwa data itu salah, saya bisa kasih tahu data yang sebenarnya,” kata Siti Nurbaya seperti dikutip dari Detik.com, Senin (22/1).
Narasi dan argument yang dibangun cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan cawapres 03 Mahfud MD lebih pada serangan yang ditujukan kepada cawapres 02 yang dianggap bagian dari pemerintahan saat ini.
Aneh, jika dicermati, baik koalisi capres 01 dan 03 hingga saat ini masih berada dalam gerbong koalisi pemerintahan.
Sebut saja, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar, dua kadernya masih berada di kabinet presiden Jokowi, yaitu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dijabat Halim Iskandar dan Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah.
Demikian halnya dengan Nasdem yang merupakan mitra koalisi PKB dan PKS yang mengusung capres – cawapres Anies Bazwedan – Muhaimin Iskandar. Nasdem masih menempatkan kadernya Siti Nurbaya Bahar sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
Tidak ada bedanya dengan koalisi PDIP dan PPP yang mengusung capres – cawapres 03 Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Sederet kader PDIP masih menikmati jabatannya sebagai Menteri di kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Termasuk Mahmud MD sebagai Menko Polhukam yang membidangi politik, hukum dan keamanan.
Sebagai Menko Polhukam rasanya tak elok Mahfud MD mengritisi tumpulnya peyelesaian berbagai kasus hukum di era Kabinet Indonesia Maju saat ini. Ini bagaikan meludahi plafon ruang kerjanya dan akhirnya jatuh di wajahnya sendiri. Penilain buruknya penegakan hukum di era pemerintahan Jokowi juga dinilai gagal oleh capres 03 Ganjar Pranowo, bahkan dikasih raport merah dengan nilai 5.
Pernyataan Mafud MD di Acara Debat Cawapres, sontak mendapat tanggapan keras dari mantan aktivis 98 yang pernah menduduki jabatan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah.
Ditangkap dari pernyataannya di media sosial, Minggu (21/1), Waketum Partai Gelora ini mengatakan sikap Menkopolhukan tentang persoalan Tambang Ilegal urusan Aparat Penegak Hukum (APH) dianggap mengkerdilkan Penegak Hukum.
Padahal Menurut Fahri, urusan Tambang Ilegal urusan Pemerintah.
” Tugas APH kan cuma Penegakan Hukum, urusan itu urusan Pemerintah, toh Prof Mahfud itu masih juga di Pemerintah, dan urusan seperti itu urusan Menkopolhukam,” tegasnya.
Seharusnya juga, Mahfud MD boleh bicara mengkritik Pemerintah jika dia berani keluar dari Lingkaran Pemerintah.
”Kan Prof Mahfud masih dalam lingkaran Pemerintah dan menjatuhkan Pemerintah dianggap salah besar. itu salahnya Pak Mahfud, dia sebagai Menko tidak mengerjakan apa yang dia omongkan semua. Pak Mahfud tidak bisa mengeritik pemerintah di bidang Polkam, itu urusannya dia,” ujarnya.
Lanjut Fahri, jika Pak Mahfud mau dia harus mengatakan saya keluar dari kabinet ini karena kabinet ini brengsek, saya mau menegakkan hukum tapi dihambat sama presiden. Itu dong kalau mau identitas jelas. Faktanya dia masih menikmati itu juga didalam pemerintahan Jokowi.