Kampiunnews | Jakarta – Jakarta kembali bersiap menyelenggarakan ajang balapan mobil listrik Formula E tahun 2023 atau Eprix 2023 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juni 2023.
Saat ini, PT. Jakarta Propertindo sudah membentuk panitia penyelenggara,yaitu organizing committe (OC) dan steering committe sudah terbentuk (SC). Beredar sejumlah nama dari politisi hingga menantu Presiden Joko Widodo dirumorkan terlibat dalam SC.
SC diketuai oleh Bambang Soesatyo dan OC diketuai oleh Ananda Mikola. Hal tersebut adalah tindaklanjut dari arahan PJ Gubernur DKI, Heru Budi Hartono kepada PT. Jakarta Propertindo, BUMD DKI, membolehkan dilanjut melaksanakan kegiatan tersebut.
Formula E memang harus dilanjutkan karena sudah teken kontrak selama 3 tahun. Jangan lupa, Jakarta sudah bayar Rp 560 miliar untuk kontrak tersebut.
Ini ibarat jebakan Batman. Memulai sesuatu yang useless di akhir jabatannya. Agar seolah-olah karyanya tetap abadi meski sudah lengser tulis Jhon Sitorus di akun Twitternya @Miduk17
Langkah PJ Heru melanjutkan gelaran Formula E mendapat tanggapan Ketua Umum Kibar Indonesia Ir. La Ode Budi.
Menurut alumni IPB Bogor ini, langkah PJ Heru untuk tetap menyelenggarakan E Prix 2023 sudah tepat, karena sudah ada pengeluaran dana sebesar Rp. 560 Milyar, dan katanya masih ada kekurangan bayar, sebesar Rp. 90 milyar kepada pihak FIA (Federation Internatinale de l’Automobile), pemegang lisensi Formula E.
“Kalau tidak diselenggarakan rugi besar, commitment fee sudah dibayar dan juga nama baik bangsa dihadapan internasional, karena Pemda DKI terikat perjanjian. Bisa rugi boncos kalau tidak dilaksanakan lagi, bangun biaya sirkuit tidak sedikit,” ujar La Ode Budi saat dijumpai di bilangan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Lanjut pria yang pernah maju lewat jalur independent di pemilihan Bupati Buruh Selatan, tata kelola Formula E sejak awal tidak transparan. Feasibility Study sampai hari ini tidak dibuka (bahkan ke DPRD, red), penyelenggara adalah BUMD (B to B) tapi commitment fee dibayar oleh APBD Dinas Pemuda dan Olahraga, permintaan DPRD penjelasan melalui pansus dijegal Anies Baswedan, biaya commitment fee yang terlalu besar dibanding kota-kota penyelenggara lainnya, dan laporan keuangan dari penyelenggaraan tahun 2022 tidak pernah disampaikan ke publik.
“Audit baru selesai di era PJ Gubernur Heru, dan juga tidak jelas, apakah keuntungan itu mencakup biaya commitment fee yang dibayar Dinas Olahraga, sampai hari ini juga gelap bagi publik. Semoga tahun ini disiapkan lebih baik, dan sponsor besar didapat,” demkian Ir. La Ode Budi menutup komentarnya.
Kibar Indonesia adalah organ relawan yang berjuang memenangkan Jokowi pada perhelatan Pilkada Gubernur DKI tahun 2012, Pilpres tahun 2014 dan 2019.
Kibar Indonesia mencitakan, Indonesia menjadi negara besar, dengan terus mendukung kepemimpinan nasional dan daerah oleh putera terbaik bangsa untuk membawa Indonesia menjadi negara yang damai, maju dan disegani dunia.