Kampiunnews | Jakarta – Pemerhati korupsi Joseph Hutabarat SE,SH,MH, sangat mengapresiasi, keseriusan KPK yang terus menggembangkan kasus OTT yang terjadi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Ditjen KA) Kementrian Perhubungan (Kemenhub).
“Saya juga mendorong agar KPK juga mengembangkan kasus lainnya dilingkungan Kemenhub”, papar Joseph, Kamis (29/6/23) di Jakarta.
Menurut advokad senior yang juga Waketum IPJI (Ikatan Penulis Jurnalis Indonesia) ini, para ‘dalang’ pengatur proyek agar segera di tangkap. Dia mensyinyalir, yang diciduk KPK saat ini barulah para ‘wayang’. Sebagaimana kasus di Ditjen Perkeretaapian, banyak kasus lainnya diduga ada dalangnya.
“Kasus-kasus di Ditjen lain juga harus diusut tuntas. Oknum petinggi yang diduga sebagai dalang harus ditangkap. Saya dapat info sang dalang sebentar lagi akan pensiun”, ujar lelaki berdarah Batak.
Sebagaimana dilansir Skornews, belum tuntas ke pengadilan kasus OTT korupsi dilingkungan Ditjen Perkeretaapian, kasus korupsi lain terus berlangsung. Pasalnya pengaturan pemenang tender ternyata tidak hanya dilingkungan Ditjen Perkeretaapian, tetapi diduga terjadi disemua Ditjen juga Badan yang ada dilingukungan Kemenhub.
Sumber menyebutkan, dulu pengaturan pemenang proyek di komandoi Harno Trimadi selaku Kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Setjen Kemenhub. Belakangan setelah Harno dipromosi dijabatan empuk sebagai Direktur Prasarana Ditjen Perkeretaapian, dan berakhir dengan OTT KPK, ternyata praktek pengaturan proyek diduga terus terjadi dibawah komando Dedy Cahyadi selalu Kepala Biro LPPBMN pengganti Harno dan diduga dibeking petinggi Kemenhub setingkat dibawah menteri. Dan anehnya melibatkan orang luar pula.
Mengutip Skornews adanya dugaan pengaturan pemenang proyek-proyek lingkup Kementerian Perhubungan yang proses lelangnya ditayangkan terbuka di LPSE.
Skornews mewawancarai salah seorang sumber yang mengaku pernah terlibat dalam mengurus dan menyampaikan nama-nama rekanan kepada oknum-oknum pejabat Kemenhub untuk dimenangkan dalam proses lelang, khususnya pada Tahun anggaran 2020-2022.
“Saya cuma disuruh menyampaikan pesan dan berkas (surat), setelah itu tugas saya selesai. Yang saya tau, ada bocoran persyaratan dan arahan penyiapkan kelengkapan sebelum pekerjaan tayang di LPSE, endingnya pasti dapat, pasti menanglah wong bocor mas, dari pagu menengah sampai anggaran besar,” kata sumber skornews, (21/6).
Menurutnya rekanan bersaudara “R” dan “A” itu yang banyak dapat pekerjaan mulai tahun anggaran 2020-2022, mereka dapat pagu menengah, dan memakai macam-macam perusahaan, pinjam bendera istilahnya tapi pelaksana pekerjaan ya mereka itu, biasanya pihak perusahaan tidak terlibat lagi secara langsung dalam proses pekerjaan.
“Kalau mau buktikan, sejak tahun 2020-2022, silahkan periksa sejauh mana keterlibatan nama-nama perusahaan pemenang dalam proses pekerjaan secara langsung dan siapa yang atur pekerjaan di lapangan,” tutur sumber.
Dikonfirmasi terkait hal tersebut, kepala Biro Layanan Pengadaan Dan Pengelolaan Barang Milik Negara (LPPBMN) Setjen Kemenhub, Dedy Cahyadi belum merespon.