Kampiunnews|Jakarta – Penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) kembali menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi masih aktif dan responsif dalam membongkar praktik korupsi di daerah.
Ketua Dewan Pembina Media Independen Online (MIO) Indonesia, Taufiq Rahman, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat KPK tersebut. Namun, ia menilai keberhasilan OTT juga menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama pada aspek pencegahan.
“Ini menunjukkan KPK masih bertaring dalam penindakan. Tapi di sisi lain, kita harus jujur bahwa korupsi masih terus berulang. Artinya, pencegahan belum berjalan optimal,” ujar Taufiq di Jakarta, Jumat (11/4/2026).
Menurutnya, kasus di Tulungagung bukanlah peristiwa tunggal. Dugaan keterlibatan sejumlah pihak lain yang kini masih didalami KPK justru memperlihatkan bahwa praktik korupsi telah mengakar dan melibatkan jejaring yang luas dalam sistem pemerintahan.
Taufiq menilai, KPK perlu mulai menyeimbangkan antara pendekatan penindakan dan pencegahan. Selama ini, operasi tangkap tangan memang efektif sebagai efek kejut, namun belum cukup kuat untuk memutus mata rantai korupsi secara sistemik.
“KPK jangan hanya kuat di OTT. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem yang membuat orang tidak punya ruang untuk korupsi,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ironi di tengah berbagai program penguatan integritas yang telah dijalankan pemerintah, termasuk pembekalan pejabat dan retret di Akademi Militer Magelang yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Taufiq, pendekatan pembinaan seperti itu penting, namun tidak akan efektif tanpa diikuti perbaikan sistem yang konkret.
“Retret itu bagus sebagai simbol disiplin dan soliditas. Tapi integritas tidak cukup dibangun di ruang pelatihan. Kalau sistemnya masih memberi celah, praktik korupsi akan terus terjadi,” ujarnya.
Ia mengibaratkan, upaya pencegahan korupsi tanpa reformasi sistem seperti kampanye berhenti merokok di lingkungan yang masih penuh tekanan sosial.
Lebih lanjut, Taufiq mendorong KPK untuk memperkuat fungsi supervisi dan pencegahan melalui digitalisasi tata kelola, transparansi anggaran, serta pengawasan lintas lembaga yang lebih ketat.
“Ke depan, KPK harus berani masuk lebih dalam ke perbaikan sistem. OTT itu penting, tapi itu hilir. Hulu persoalannya ada pada tata kelola dan pengawasan,” katanya.
Taufiq berharap, penangkapan Bupati Tulungagung ini tidak hanya berhenti sebagai keberhasilan penindakan, tetapi menjadi momentum untuk mendorong reformasi birokrasi yang lebih substantif.
“Kalau tidak ada perbaikan sistem, kita hanya akan melihat siklus yang sama: tangkap, ganti, lalu terulang lagi,” pungkasnya.