Kampiunnews|Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/7/2026). Rapat tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antarotoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih penuh tantangan.
Usai rapat, Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menegaskan bahwa seluruh anggota KSSK berkomitmen meningkatkan sinergi dan koordinasi dalam merumuskan berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan sektor keuangan.
Menurut Destry, koordinasi yang semakin erat antaranggota KSSK menjadi kunci untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh masing-masing lembaga dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
“Intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama, khususnya terkait kebijakan-kebijakan yang perlu diselaraskan di antara masing-masing otoritas,” ujar Destry.
Ia menjelaskan, penguatan koordinasi tersebut melibatkan seluruh anggota KSSK, yakni Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Masing-masing institusi akan terus menyelaraskan kebijakan sesuai dengan kewenangan dan fungsi masing-masing agar mampu merespons berbagai tantangan ekonomi secara cepat dan terukur.
Dalam kesempatan tersebut, Destry juga menegaskan bahwa Bank Indonesia tetap memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian penting dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Untuk mencapai tujuan tersebut, BI akan terus hadir di pasar melalui berbagai instrumen kebijakan, termasuk intervensi di pasar spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) maupun Non-Deliverable Forward (NDF).
Selain itu, kebijakan makroprudensial yang mendukung pertumbuhan ekonomi juga akan terus dilanjutkan guna menjaga keseimbangan antara stabilitas dan ekspansi ekonomi nasional.
“Kami akan terus berada di pasar melalui intervensi di spot, DNDF maupun NDF. Di sisi lain, kebijakan yang bersifat pro-growth akan terus kami dorong melalui instrumen makroprudensial,” kata Destry.
Dorong Arus Modal Asing Masuk ke Indonesia
Bank Indonesia juga memastikan akan melanjutkan berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong masuknya aliran modal asing ke Indonesia.
Sesuai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada Juli 2026, sejumlah insentif tetap diberikan kepada pelaku pasar, termasuk penurunan biaya lindung nilai (hedging), sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
Destry menegaskan dirinya bersama seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia akan terus menjalankan amanah menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung agenda pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kami bersama seluruh anggota Dewan Gubernur akan terus berkomitmen menjalankan tugas sesuai amanah yang diberikan kepada kami di Bank Indonesia,” tegasnya.
Rapat KSSK yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Sinergi antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS diharapkan mampu menjaga kepercayaan pasar, memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional, mengantisipasi risiko global, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Langkah tersebut juga menjadi fondasi penting bagi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi global pada tahun 2026.