Kampiunnews|Jakarta – Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) yang menjadi salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin dikenal masyarakat. Namun, hasil survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan bahwa tingginya tingkat pengenalan publik terhadap program tersebut belum diikuti dengan meningkatnya optimisme mengenai keberhasilannya.
Survei nasional SMRC yang dilaksanakan pada 5–19 Juli 2026 menemukan bahwa 76,9 persen masyarakat Indonesia mengaku telah mengetahui atau pernah mendengar Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan survei November 2025 yang berada di angka 51,5 persen.
Hasil survei tersebut dipaparkan Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, dalam presentasi bertajuk “Program Khusus Presiden: MBG dan KDMP” yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV pada Selasa (28/7/2026).
Program Strategis untuk Menggerakkan Ekonomi Desa
Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan. Melalui pembentukan koperasi modern, pemerintah menargetkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat rantai distribusi pangan, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, menyerap hasil pertanian dan perikanan, menciptakan lapangan kerja, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir dan tengkulak.
Pemerintah juga mendorong koperasi menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat melalui pengembangan unit usaha seperti gerai sembako, gudang penyimpanan hasil panen, layanan logistik, hingga berbagai layanan ekonomi produktif lainnya yang disesuaikan dengan potensi daerah.
Meski tingkat pengenalan terhadap KDMP terus meningkat, survei menunjukkan tingkat keyakinan masyarakat terhadap masa depan program tersebut masih relatif rendah.
Dari responden yang mengetahui KDMP, hanya 2,4 persen yang menyatakan sangat yakin dan 22,6 persen yang cukup yakin bahwa koperasi di desa atau kelurahan mereka akan berkembang. Sebaliknya, 22,2 persen responden mengaku kurang yakin, sedangkan 38,9 persen menyatakan tidak yakin sama sekali. Sebanyak 13,9 persen lainnya belum memberikan pendapat.
Secara keseluruhan, hanya 25 persen masyarakat yang optimistis KDMP akan berkembang, sementara 61,1 persen menyatakan kurang yakin atau tidak yakin terhadap prospek program tersebut.
SMRC juga mencatat tren penurunan optimisme masyarakat terhadap keberhasilan Program Koperasi Merah Putih.
Pada survei November 2025, sebanyak 43,3 persen masyarakat menyatakan sangat atau cukup yakin KDMP akan berkembang. Angka tersebut turun menjadi 41,7 persen pada survei Februari–Maret 2026, kemudian merosot menjadi hanya 25 persen pada survei terbaru 5–19 Juli 2026.
Sebaliknya, proporsi masyarakat yang kurang yakin atau tidak yakin meningkat dari 43,5 persen pada November 2025 menjadi 48,4 persen pada Februari–Maret 2026 dan mencapai 61,1 persen pada Juli 2026.
Di berbagai daerah, masyarakat menyambut baik gagasan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan warga. Banyak pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pedagang kecil berharap koperasi dapat membuka akses permodalan yang lebih mudah, memperluas pasar produk lokal, serta meningkatkan nilai tambah hasil produksi.
Namun demikian, masyarakat juga mengharapkan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan semata. Mereka menilai keberhasilan KDMP sangat bergantung pada tata kelola yang profesional, pendampingan yang berkelanjutan, transparansi pengelolaan, kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi, serta dukungan permodalan yang memadai.
Sejumlah warga berharap pemerintah terus melakukan pembinaan dan pengawasan sehingga koperasi benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi desa, bukan sekadar program administratif.
Dalam pemaparannya, SMRC menyimpulkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini telah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Tingkat pengenalan publik terhadap MBG mencapai 95,4 persen, sedangkan KDMP mencapai 76,9 persen.
Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap implementasi kedua program tersebut masih cenderung negatif. Mayoritas responden menyatakan tidak puas terhadap pelaksanaan MBG dan belum yakin KDMP akan berkembang sesuai harapan.
Survei nasional ini melibatkan 749 responden yang dipilih secara acak dari warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih. Sebanyak 83,8 persen responden diwawancarai melalui telepon dan 16,2 persen melalui wawancara tatap muka. Survei dilakukan pada 5–19 Juli 2026 dengan margin of error ±3,7 persen.