Kampiunnews|Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang telah dan akan dilakukan pemerintah. Laporan tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam kegiatan Pengarahan Presiden RI kepada Kepala Daerah se-Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Dalam laporannya, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah pertemuan dengan KEPP OKP, baik secara internal maupun bersama para kepala daerah di Tanah Papua, sebagai bagian dari upaya sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas percepatan pembangunan.
“Dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas, kami membahas bagaimana komite ini akan bekerja secara efektif,” ujar Mendagri.
Mendagri juga melaporkan peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua 2025–2029 yang telah dilaksanakan di Bappenas pada hari yang sama. Namun demikian, ia menekankan pentingnya penyempurnaan rencana aksi tersebut melalui dialog lanjutan dengan para kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang dilantik pada 2025.
“Rencana aksi ini perlu disempurnakan melalui dialog dengan kepala daerah terpilih agar mampu menampung aspirasi daerah, sehingga terdapat keseimbangan antara pendekatan top-down dan bottom-up,” jelasnya.
Lebih lanjut, Mendagri menegaskan bahwa KEPP OKP memiliki mandat utama untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi program kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan di Papua berjalan terpadu dan berdampak nyata.
“Harapan kami, dengan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program, percepatan pembangunan benar-benar dirasakan di lapangan sehingga kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat,” tambahnya.
Selain fungsi koordinasi, Mendagri menyampaikan bahwa sesuai Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2025, KEPP OKP juga menjalankan fungsi pengawasan, termasuk evaluasi berkala terhadap seluruh program pembangunan Papua.
“Apabila terdapat hal-hal yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, akan kami tangani. Namun jika diperlukan intervensi Presiden, komite ini akan melaporkan langsung untuk dicarikan solusi,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua KEPP OKP Velix Wanggai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo terkait arah kerja, agenda strategis, serta peta jalan percepatan pembangunan Papua. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang intensif dan kolaboratif antara pemerintah pusat, komite, dan pemerintah daerah di Tanah Papua.
“Kami membangun komunikasi formal dan informal dengan para gubernur, bupati, dan wali kota. Banyak gagasan besar dan terobosan di lapangan yang menjadi bagian penting dari percepatan pembangunan Papua,” ujar Velix.
Menurutnya, Papua tidak semata dipandang dari aspek ketertinggalan, melainkan sebagai kawasan strategis bagi masa depan Indonesia, baik dari sisi ekonomi, energi, pangan, maupun posisi geopolitik dan geoekonomi di kawasan Pasifik.
Velix memaparkan sejumlah agenda prioritas KEPP OKP, antara lain penguatan program quick wins yang berakar pada budaya dan partisipasi masyarakat Papua melalui pendekatan asta cita rasa Papua. Program ini mendorong pelibatan gereja dan komunitas lokal agar perputaran ekonomi terjadi di tingkat jemaat dan kampung.
Agenda prioritas lainnya adalah penguatan perlindungan sosial dan keberpihakan langsung kepada orang asli Papua, termasuk bantuan langsung tunai serta perluasan kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
“Universal health coverage harus menjangkau pendeta, penatua, nelayan, buruh, dan masyarakat adat Papua yang selama ini masih terbatas aksesnya,” tegasnya.
KEPP OKP juga mendorong penguatan ekonomi lokal dari hulu ke hilir melalui penetapan satu produk unggulan di setiap kabupaten/kota serta pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis kawasan ekonomi strategis dan industri.
“Kami mengusulkan pengembangan kawasan ekonomi strategis baru di Biak, Pegunungan Bintang, Merauke, Kaimana, hingga gagasan free trade zone untuk mendukung investasi masa depan Indonesia,” ungkap Velix.
Menutup laporannya, Ketua KEPP OKP memaparkan peta jalan percepatan pembangunan Papua lima tahun ke depan, mulai dari penguatan program quick wins, peningkatan investasi ekonomi lokal, pembentukan pusat pertumbuhan ekonomi baru, hingga penguatan perlindungan sosial sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.