Kanpiunnews Jakarta – 1. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bersifat final, tidak bisa dilakukan banding dan mengikat yang artinya wajib dijalankan oleh para pihak yang termaktub dalam putusan tersebut. Begitu pun putusan MK atas perkara uji materi No 90/PUU-XXI/2023, yang membuka jalan lempang putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, masuk arena Pilpres 2024. Namun menurut pendapat pengajar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini, putusan tersebut bisa dibatalkan jika Majelis Kehormatan MK (MKMK) memutus bahwa putusan MK atas perkara No 90 itu dilakukan dengan melanggar kode etik. Putusan MKMK ini, kata Titi, bisa menjadi basis dalil permohonan baru untuk membatalkan putusan MK melalui pengujian baru ke MK atas konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Pemilu.
2. Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, yang sedang dirawat di Singapura, hari ini merilis video di akun Instagramnya yang isinya menegaskan tidak akan mundur kabinet Presiden Jokowi. Dia akan loyal sampai tenaga dan pikirannya tidak dibutuhkan lagi oleh Jokowi.
3. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, kemarin mengaku bahwa salah satu menteri kabinet Jokowi pernah melobi dia, supaya PDIP menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode. Menteri itu, kata Hasto, mengatakan bahwa ketua umum beberapa partai juga menginginkan hal tersebut. Sang menteri menggunakan argumentasi bahwa berdasarkan _big data_ yang dimilikinya, cukup banyak pihak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode. Hasto menyatakan berani mempertanggungjawabkan secara politik, hukum dan di hadapan Tuhan, bahwa apa yang disampaikannya tersebut sesuai kenyataan yang dia alami. Berdasarkan pemberitaan media, Menko Marves Luhut Pandjaitan adalah yang pertama kali mengungkapkan tentang _big data_ tersebut. Wacana perpanjangan jabatan tiga periode itu juga disuarakan oleh sejumlah relawan Jokowi. Ketum DPP Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI), Surta Wijaya, juga menyuarakan hal yang sama.
Pernyataan Hasto tersebut sejalan dengan pengakuan politisi PDIP, Adian Napitupulu, yang menyebut keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP berawal dari kekecewaan Jokowi terhadap Megawati Soekarnoputri yang menolak wacana perpanjangan jabatan tiga periode karena melanggar konstitusi. Menurut politisi PDIP, Deddy Sitorus, rekannya terpaksa membuka manuver politik Jokowi yang meminta perpanjangan tiga periode karena rakyat butuh penjelasan logis atas kondisi politik saat ini.
4. Bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyatakan Republik Indonesia merupakan milik rakyat dan bukan hanya milik satu atau dua keluarga. Pernyataan Anies itu disampaikan dalam acara senam dan jalan sehat di Depok, Jabar, hari ini. Anies mengingatkan bahwa para pendiri RI mendirikan republik ini bukan untuk keluarganya, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
5. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, menghadiri acara temu muka dalam acara Jogja Nyawiji Ing Pesta Demokrasi (Jogja Bersatu di Pesta Demokrasi), untuk menyambut Pemilu 2024 dengan sekitar 7.000 lurah dan pamong di halaman Monumen Jogja Kembali (Monjali), hari ini. Sultan berpesan semua lurah dan pamong di DIY bisa bersikap netral demi menjaga kondusivitas dan meredam konflik di tengah masyarakat akibat pemilu.
6. Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyebut Gibran Rakabuming Raka melakukan pembangkangan setelah mencalonkan diri sebagai bakal cawapres bukan dari PDIP. Ditemui di acara Council of Asian Liberal and Democrats (CALD) Party di Sekolah Partai PDIP, Basarah mengatakan seharusnya Gibran mematuhi, mendukung, dan menyukseskan keputusan partai yang mendukung Ganjar-Mahfud. Di acara tersebut, Basarah mengenakan baju hitam. Mengomentari baju hitam Basarah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, PDIP tengah prihatin atas munculnya kembali nepotisme. Baju hitam yang dipakai Basarah, menurut Hasto, mencerminkan betapa sulit tantangan bagi demokrasi Indonesia saat ini karena kembalinya nepotisme.