Kampiunnews|Jakarta – Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember 2026 hingga Februari 2027. Banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem menjadi perhatian utama pemerintah untuk mencegah jatuhnya korban serta kerusakan infrastruktur.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, mengatakan awal musim hujan tahun ini mengalami kemunduran sekitar 20–30 hari. Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan langkah antisipasi sebelum curah hujan mencapai puncaknya.
“Masuknya musim hujan tahun ini mundur 20–30 hari, dan nanti puncak musim hujan ada di tiga bulan, yaitu Desember 2026, Januari, dan Februari 2027,” ujar Faisal seusai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah membahas langkah menghadapi potensi banjir dan tanah longsor akibat curah hujan ekstrem. BMKG telah menyiapkan sistem peringatan dini yang mampu menyajikan informasi potensi cuaca hingga tingkat kecamatan, mulai dari prakiraan beberapa jam ke depan hingga proyeksi bulanan.
“Jadi kecamatan mana di Indonesia yang mengalami kondisi status waspada, siaga, hingga awas,” jelas Faisal.
Informasi cuaca tersebut akan dipadukan dengan peta kerawanan banjir dan longsor agar pemerintah daerah serta instansi terkait dapat mengambil tindakan lebih cepat. Dengan demikian, peringatan dini tidak berhenti sebagai informasi, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk melindungi masyarakat.
Selain itu, pemerintah menyiapkan operasi modifikasi cuaca bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Langkah ini terutama diarahkan untuk melindungi wilayah yang masih menjalani rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Operasi modifikasi cuaca dilakukan dengan mengupayakan pengendalian distribusi hujan agar tidak menimbulkan risiko tambahan di kawasan yang rentan maupun lokasi pembangunan infrastruktur yang sedang dikebut.
“Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ungkapnya.
BMKG juga terus memantau perkembangan siklon tropis yang berpotensi memengaruhi kondisi cuaca Indonesia. Pada akhir 2026, potensi pembentukan siklon diperkirakan lebih banyak berasal dari belahan bumi utara. Sementara pada awal 2027, aktivitasnya diperkirakan lebih dominan dari wilayah selatan garis khatulistiwa.
BMKG akan menyampaikan pembaruan informasi cuaca secara berkala kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai dasar memperkuat kesiapsiagaan.
Namun, keberhasilan mitigasi bencana tidak cukup hanya mengandalkan teknologi prakiraan cuaca dan operasi modifikasi hujan. Kesiapan infrastruktur pengendali banjir, sistem drainase, kondisi daerah aliran sungai, tata ruang, serta respons cepat pemerintah daerah juga menjadi faktor penting.
Dengan puncak musim hujan yang semakin dekat, pemerintah dituntut memastikan seluruh peringatan dini diikuti tindakan konkret. Keselamatan masyarakat, perlindungan kawasan rawan bencana, dan keberlanjutan pemulihan pascabencana harus menjadi prioritas, bukan sekadar agenda rutin setiap musim hujan.