Kampiun news IJakarta– Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking di Batam sudah lama berlangsung. Kasus ini sempat
di jagat publik lantaran Romo Paschal yang selama ini getol melawan praktek human trafficking di wilayah Batam sempat di polisikan oleh seorang pejabat BIN dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kasusnya dihentikan karena pelapor mencabut berkas LP di Polda setempat.
Menkopolhukam Mahfud MD juga mengaku adanya sindikat yang melibatkan banyak pihak dan sudah lama berlangsung. Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia, Gabriel Goa, mengatakan butuh keberanian untuk melawan praktek tersebut. Ia mencontohkan seorang anggota polisi Brigpol Rudy Soik yang berani membongkar kejahatan human trafficking yang dibekingi atasannya sendiri kemudian malah dikriminalisasi dan dijebloskan ke dalam penjara.
“Karena tekanan dari berbagai pihak, Brigpol Rudy dibebaskan dan dipromosikan jabatan baru serta mendapat penghargaan karena keberaniannya membongkar praktik-praktik TPPO yang melibatkan aparat,” kata Gabriel Goa, via ponselnya. Sabtu (8/4/2023).
Gabriel Goa mengapresiasi keberanian Menkopolhukam Mahfud MD yang menyatakan perang semesta terhadap sindikat TPPO. Tapi bukan sekedar lip service. Rakyat Indonesia kata dia, tunggu aksi nyatanya. Paling tidak ada gerakan yang signifikan dari Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO mulai dari pusat hingga ke daerah. “Kalau tidak ada aksi nyata, ya pernyataan Menkopolhukam hanya lib service dan bersifat politis menjelang Pileg dan Pilpres,” ujarnya.
Gabriel Goa juga mengingat gebrakan Gubernur NTT Victor B Laiskodat berapi-api akan mematahkan kaki dan tangan para pelaku human trafficking namun hingga di penghujung kekuasaannya, tidak berbuat apa-apa.
Dijelaskan, BLK PMI berperan penting menyiapkan ketrampilan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) sesuai bursa kerja dan negara tujuan. Misalnya Asisten Rumah Tangga ke Hongkong maka dilatih skillnya.termasuk bahasa Inggris dan Mandarin. Kalau negara tujuan Timur Tengah maka belajar kuliner Timur Tengah dan Bahasa Arab.
Selain ketrampilan berkaitan pekerjaan Rumah Tangga dan bahasa juga belajar Budaya dan Hukum di negara tujuan. “Kalau tidak lolos maka jangan dipaksakan dikirim,” pintanya.
Dikatakan berbeda dengan LTSA PMI berperan penting untuk mempersiapkan persyaratan administrasi hukum, kesehatan, jaminan sosial dan asuransi serta perbankan. Di LTSA PMI sesuai amanat UU ada desk Dukcapil, Desk Disnakertrans, Imigrasi, P3MI (Perusahaan Pengerah Pekerja Migran Indonesia), BP2MI, Pelayanan Kesehatan, BPJS, Perbankan mitra Negara dan pihak terkait lainnya seperti Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.
Selain optimalkan BLK/LTSA PMI sebagai solusi memutuskan mata rantai sindikat TPPO, pemerintah perlu merumuskan Peraturan Pemerintah tentang Justice Collaborator Tindak Pidana Perdagangan Orang yang saat ini sedang disiapkan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) bersama Pemerintah dan CSO.
Menurut Gabriel, perlu segera direalisasikan peraturan itu, mengingat Indonesia sudah masuk kategori darurat human trafficking. Presiden Jokowi segera merevisi UU Nomor 21 Tahun 2007 sekaligus membentuk Badan Nasional Penanggulangan TPPO (BNP TPPO) yang memiliki tugas mulai dari Pencegahan, Penyelamatan Korban TPPO di Rumah Aman, Penanganan Kesehatan, Pendampingan Psikologis, Penanganan Hukum dan Restitusi, Integrasi dan Reintegrasi Korban TPPO.