Kampiunnews I Jakarta – Lama tidak muncul. Jusuf Kalla angkat bicara menyoroti Demokrasi di era Presiden Jokowi.
POLITIK
1. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), menyatakan sistem demokrasi Indonesia di masa pemerintahan Presiden Jokowi mengalami masalah lebih cepat dibandingkan presiden-presiden sebelumnya. Penilaian tersebut disampaikan JK dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta, hari ini. Dia menilai bahwa kepemimpinan yang demokratis di Indonesia umumnya dapat berjalan selama 10 tahun, tetapi dalam kepemimpinan Jokowi ini, demokrasi sudah bermasalah meski belum mencapai 10 tahun. Karena itu JK membenarkan konstitusi yang mengatur harus paling lama 10 tahun saja seorang pemimpin berkuasa, jangan lebih.
2. Pengajar Filsafat dan Etika, Franz Magnis Suseno, menyatakan kondisi Indonesia saat ini cukup serius karena penguasa tanpa malu membangun dinasti politik keluarga, pengadilan tidak independen, serta korupsi merajalela. Pernyataan itu disampaikannya dalam diskusi “Menyelamatkan Demokrasi dari Cengkeraman Oligarki dan Dinasti Politik” yang diselenggarakan di kawasan Jakarta Pusat, kemarin, bersama sejumlah rektor perguruan tinggi, pengamat, dan aktivis di Indonesia. “Kita dalam situasi yang cukup serius,” kata Romo Magnis.
3. Polri mulai melakukan pengawalan terhadap calon presiden dan calon wakil presiden peserta Pemilu 2024. Rumah dan kantor capres dan cawapres pun dijaga, sejak tiga pasang kontestan Pilpres 2024 ditetapkan KPU, kemarin. Ketiga pasang tersebut yakni Anies-Muhaimin (1), Prabowo-Gibran (2) dan Ganjar-Mahfud (3). Kepastian itu disampaikan Kabaharkam Polri selaku Kepala Operasi Mantap Brata 2023-2024, Komjen Fadil Imran, dalam rapat bersama Komisi III DPR, di gedung parlemen, Senayan, hari ini.
4. GNPF, Alumni 212, dan Front Persaudaraan Islam (FPI) menggelar ijtima ulama untuk menentukan arah dukungan capres-cawapres 2024 pada Sabtu, 18 November 2023 mendatang. Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin, sudah menyebar poster agenda ijtima ulama yang akan digelar di Bogor. Pada Pemilu 2014 dan 2019 melalui ijtima ulama, kelompok ini mendukung Prabowo.
5. Dalam rapat kerja dengan Polri, hari ini, anggota Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Demokrat DPR RI sama-sama menyinggung dugaan aparat kepolisian yang memasang baliho salah satu parpol. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP, I Wayan Sudirta, meyakini citra Polri menjadi sorotan sebab ada dugaan intervensi kepolisian dalam Pemilu 2024. Dia minta Polri tidak perlu membantah karena masyarakat sudah tahu yang dilakukan polisi. Wayan minta Polri tegas menolak segala kegiatan yang mencoreng netralitasnya, seperti memasang baliho salah satu parpol.
Senada, anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, juga menyinggung pemasangan baliho itu. Bahkan, dia blak-blakan mengatakan ada anggota Polri yang kerjanya memasang baliho parpol tertentu. Benny merasa Polri seakan menghindar menjelaskan dugaan itu, padahal sudah ada fakta yang jelas.
6. Polri hari ini menerbitkan surat telegram yang berisi petunjuk dan arahan kepada seluruh anggota Polri untuk menjamin netralitas dalam Pemilu 2024. Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri, Komjen Mohammad Fadil Imran menyebut tujuan surat tersebut untuk mencegah pelanggaran anggota Polri dalam proses Pemilu 2024.