Kampiunnews|Jakarta – Komitmen menjaga integritas program prioritas nasional kembali ditegaskan. Komisi Pemberantasan Korupsi melalui fungsi pencegahan memastikan tengah memetakan potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul munculnya isu dugaan penggelembungan harga bahan baku pangan di tingkat dapur pelaksana.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan kelompok rentan. Program ini dijalankan melalui dapur Satuan_tpl Pelayanan Pemenuhan Gizi (SP.cleanup). Namun, besarnya anggaran dan luasnya rantai pasok membuat program ini rentan terhadap praktik penyimpangan apabila tidak diawasi secara ketat.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kajian komprehensif untuk mengidentifikasi titik-titik rawan korupsi.
“Melalui fungsi pencegahan, KPK saat ini juga sedang melakukan kajian untuk memetakan celah-celah rawan korupsi agar bisa dicegah dan dimitigasi,” ujar Budi di Jakarta, Senin.
Hasil kajian tersebut nantinya akan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang disampaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait, guna memperkuat tata kelola dan transparansi pelaksanaan MBG di lapangan.
Selain itu, KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) juga memfokuskan pengawasan pada program-program prioritas pemerintah, termasuk MBG, agar pelaksanaannya berjalan akuntabel dan tepat sasaran.
Sebelumnya, pada 24 Februari 2026, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan adanya sejumlah laporan terkait dugaan penggelembungan harga bahan baku pangan oleh mitra dapur SPPG. Harga disebut melampaui harga eceran tertinggi (HET), bahkan terdapat laporan bahan baku yang diterima berkualitas rendah.
Ia menegaskan agar Kepala SPPG, Pengawas Keuangan, serta Pengawas Gizi tidak mengikuti praktik yang merugikan negara dan masyarakat tersebut. Penguatan pengawasan internal dinilai penting agar kualitas makanan tetap terjaga dan anggaran negara digunakan secara efektif.
Dengan langkah pemetaan risiko oleh KPK dan penguatan pengawasan oleh Badan Gizi Nasional, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar memberikan manfaat optimal dalam meningkatkan kualitas gizi generasi penerus bangsa.